Senin, 18 Januari 2021 / 4 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Menyalahi Konstitusi

ist.
Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menilai, rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk petinggi Polri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Rencana Mendagri itu berdasarkan pasal 4 ayat (2) Permendagri No 11 Tahun 2018 yang menyatakan, pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

Baca: IPW: Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur Ide Berbahaya

Dasar Mendagri itu dikritik oleh Irmanputra. “Adanya penambahan norma ‘setingkat’ dalam Permendagri No 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar Mendagri mengusulkan Pati Polri menjadi Plt Gubernur adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada cq UUD 1945,” tegasnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Senin (29/01/2017).

Menurutnya, intensi konstitusi sudah sesuai dengan UU Pilkada, yakni yang dapat menduduki pejabat gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

“Tidak boleh kepada orang yang menduduki jabatan ‘setingkat’ karena hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi,” ujarnya.

Baca: PSHTN FHUI: Plt Gubernur dari Polri Bertentangan dengan UU Pilkada

Konstitusi, kata Irmanputra, sudah memberikan batasan tegas mengenai peran dan otoritas institusi Polri dan TNI. Yakni menjaga kedaulatan negara, kemananan, ketertiban, dan penegakan hukum berdasarkan pasal 30 UUD 1945.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

MUI: Pemerintah Harus Bersikap Tegas Mengatasi Kasus Pengedaran Narkoba

MUI: Pemerintah Harus Bersikap Tegas Mengatasi Kasus Pengedaran Narkoba

Sidang Kedua Gugatan Cerai, Pihak LDII Mangkir

Sidang Kedua Gugatan Cerai, Pihak LDII Mangkir

Kemenag Akan Fokuskan Keluarga Sebagai Benteng Hadapi Era Globalisasi

Kemenag Akan Fokuskan Keluarga Sebagai Benteng Hadapi Era Globalisasi

Milad ke-13, FPKS Mengaku akan Terus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Milad ke-13, FPKS Mengaku akan Terus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Capres Anti Korupsi, Dahnil Nilai Komitmen Jokowi Masih Diragukan

Capres Anti Korupsi, Dahnil Nilai Komitmen Jokowi Masih Diragukan

Baca Juga

Berita Lainnya