Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

KPAI Sesalkan Raperpres JKN Tak Memasukkan UU Perlindungan Anak

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Jumpa pers KPAI di Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Raperpres JKN) perubahan kelima yang telah di ambang penyelesaian tidak memasukkan UU Perlindungan Anak di dalamnya. Dimana hal dinilai berakibat pada anak.

“Akibatnya banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian khusus dalam JKN sehingga menjadi korban,” ujar Komisioner KPAI Bidang Kesehatan, Sitti Hikmawaty, dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta, Selasa (23/01/2018).

Padahal, terangnya, berdasarkan Pasal UU 8 No 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Baca: Gaya Hidup Ibu Berdampak pada Kesehatan Anak

Sitti mengungkapkan, soal jumlah kelahiran anak misalnya, per tahunnya sesuai prediksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 4,8 juta jiwa. Sedangkan yang tertangani skema jaminan kesehatan sekitar 1 juta kelahiran, mengutip data BPJS Watch.

Artinya, kata dia, sisa 3,8 juta kelahiran masih di luar sistem, baik karena ketidakmampuan diri atau yang malah tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Sehingga, lanjut Sitti, bermunculan kasus seperti mendiang ananda Debora, kasus bayi yang meninggal saat dibawa ke Puskesmas, bayi dan orangtua yang tersandera oleh rumah sakit, dan lain-lain.

“Padahal seharusnya ini dapat di-cover oleh BPJS dan lainnya,” imbuhnya.

Baca: MUI Akan Keluarkan Fatwa Tentang BPJS Syariah

Selain itu, Sitti juga menyoroti hilangnya draf substantif menyangkut BPJS sebagai badan publik negara.

“Ternyata tahun 2013 di Perpes 111 itu ada pasal yang hilang, yaitu menyangkut BPJS sebagai badan publik negara. Ketika BPJS tidak menjadi badan publik negara maka pendekatannya korporasi. Maka mikirnya tentang untung rugi. Kalau badan publik negara adalah kewajiban negara melindungi UU,” tandasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Lampung Buka Universitas Terbuka Al Quran Internasional

Lampung Buka Universitas Terbuka Al Quran Internasional

Polisi Tetapkan 14 Tersangka Kasus Pesta Homoseksual, 5 Positif HIV

Polisi Tetapkan 14 Tersangka Kasus Pesta Homoseksual, 5 Positif HIV

Soal “Teror Paris”, Pimpinan Umum Hidayatullah Ingatkan Jamaahnya Jangan Terjebak!

Soal “Teror Paris”, Pimpinan Umum Hidayatullah Ingatkan Jamaahnya Jangan Terjebak!

KPI: TV Perlu “Puasa” Selama Ramadhan

KPI: TV Perlu “Puasa” Selama Ramadhan

Kasus Spanduk “Tuhan Membusuk” Dinilai bukti Kegagalan Pendidikan Berakhlak

Kasus Spanduk “Tuhan Membusuk” Dinilai bukti Kegagalan Pendidikan Berakhlak

Baca Juga

Berita Lainnya