PAHAM: Buka Lima Fraksi Yang Pro LGBT

“Ketua MPR telah menyampaikan informasi yang menjadi perhatian publik, karenanya hal itu perlu diperjelas."

PAHAM: Buka Lima Fraksi Yang Pro LGBT
ISTIMEWA
Rozaq Asyhari, dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia bersama Kapolri

Terkait

Hidayatullah.com– Banyak reaksi yang diberikan oleh kelompok masyarakat terkait informasi yang disampaikan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bahwa lima fraksi di DPR RI sepakat dengan adanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Salah satunya dari Rozaq Asyhari, Sekjend Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, yang meminta agar Ketua MPR membuka daftar fraksi yang setuju dengan LGBT.

“Kami memang mendengar adanya pembahasan RUU KUHP yang dilakukan oleh Tim Perumus DPR RI di sebuah hotel di Jakarta.

Dari informasi yang beredar bahwa sedang dibahas beberapa hal sensitif di antaranya pasal 292 yang mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis. Namun statemen dari Ketua MPR yang menyatakan ada lima fraksi yang setuju terhadap LGBT tentunya sangat mengagetkan kami,” paparnya, Senin (22/01/2018) dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com Jakarta.

Baca: Maneger: Publik Perlu Mencatat Parpol yang Setuju LGBT

Lebih lanjut, Rozaq Asyhari meminta Ketua MPR untuk membuka daftar fraksi yang setuju dengan adanya LGBT.

“Ketua MPR telah menyampaikan informasi yang menjadi perhatian publik, karenanya hal itu perlu diperjelas. Perlu disampaikan fraksi mana saja yang setuju, dan fraksi mana saja yang menolak.

Dengan demikian, publik akan bisa mengetahui bagaimana sikap wakil mereka ketika membuat undang-undang di Senayan,” terang pengacara publik dari PAHAM Indonesia ini.

Rozaq menilai penjelasan itu penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca: FPKS Perintahkan Anggotanya Perjuangkan Larangan LGBT

“Sebelumnya masyarakat sudah memperhatikan hal ini saat MK menolak judicial review pasal-pasal tersebut. Para hakim MK menilai bahwa pengaturan norma LGBT adalah ranah kewenangan DPR. Karenanya bila saat ini hal tersebut dibahas dalam RUU KUHP, seharusnya proses pembahasannya dibuka secara transparan ke publik,” lanjut doktor lulusan Universitas Indonesia tersebut.

“Dengan proses yang terbuka, masyarakat akan tahu sejauh mana pembahasan RUU KUHP. Sehingga mereka akan dapat memberikan masukan terkait substansi norma yang sedang digodok oleh Panja,” tutupnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !