Masalah-masalah Terkait Impor Beras Menurut Rizal Ramli

“Memang aneh bin ajaib Inpres ini dari tahun 2005 hingga 2018 belum diganti, sehingga jika Bulog membeli kemahalan akan menjadi masalah, akan bisa dipenjara pegawainya, dan akhirnya akan kalah bersaing dengan pihak swasta yang bisa mobile dan bayar cash.”

Masalah-masalah Terkait Impor Beras Menurut Rizal Ramli
zulkarnain/hidayatullah.com
Rizal Ramli di Food Station, Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (15/01/2018).

Terkait

Hidayatullah.com– Menurut ekonom senior, Rizal Ramli, ada permasalahan yang terjadi sehingga sistem distribusi yang tidak efisien menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras.

“Kenapa terjadi masalah ini sekarang? Yaitu seharusnya Bulog pada tahun 2017 beli 2 sampai 2,5 juta ton beras ekuivalen dari petani, tapi Bulog tidak dilakukan dan hanya membeli 58 persen,” tuturnya kepada wartawan termasuk hidayatullah.com saat melakukan kunjungan ke Food Station, Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (15/01/2018).

Menurut mantan Kepala Bulog ini, permasalahan yang terjadi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah. Dimana di dalamnya ditetapkan pembelian gabah.

Baca: Stabilkan Harga Beras, Saran Rizal Ramli: Bulog Punya Stok 2,5 Juta Ton

Seharusnya Inpres ini menurutnya setiap tahun diganti, agar para petani untung dan konsumennya diuntungkan.

“Memang aneh bin ajaib Inpres ini dari tahun 2005 hingga 2018 belum diganti, sehingga jika Bulog membeli kemahalan akan menjadi masalah, akan bisa dipenjara pegawainya, dan akhirnya akan kalah bersaing dengan pihak swasta yang bisa mobile dan bayar cash,” jelasnya.

Rizal menjelaskan, yang juga menjadi masalah yaitu data terkait beras. Terutama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan serta termasuk Bulog.

“Seharusnya tugas Menko Perekonomian membuat dan menentukan data yang benar. Saya enggak ngerti Menteri Perekonomian ngapain aja selama ini. Inpres enggak diubah, data enggak jelas, dan pada akhirnya pembelian beras diputuskan di rapat Wakil Presiden yang seharusnya pada level Menko Perekonomian dari situ diambil tindakan apakah perlu impor atau tidak,” ungkapnya.

Baca: Pemerintah: Impor Beras Awal 2018 Tetap Dilakukan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyelesaikan persoalan data terkait luas panen dan produktivitas beras yang selama ini belum terpadu.

Data tersebut mencakup luas tanah, luas panen, serta produktivitas beras. “Berdasarkan data itu, Bulog akan menyerap gabah petani,” urai dia.* Zulkarnain

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !