Polemik Menko Luhut-Menteri Susi

‘Kebijakan KKP Banyak Hambat Produksi Perikanan, Seharusnya Luhut Kritisi ini’

"Berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi," terang Zainut.

‘Kebijakan KKP Banyak Hambat Produksi Perikanan, Seharusnya Luhut Kritisi ini’
okezone
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti nampak merokok di depan wartawan di Istana Negara

Terkait

Hidayatullah.com– Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengkritisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti, terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia.

Daripada mengkritisi kebijakan itu, Luhut dinilai sebaiknya mengkritisi kebijakan lain Menteri Susi, yaitu terkait sektor produksi perikanan.

“Menurut saya, ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi,” ujar anggota Komisi IV Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (FPPP) DPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi, dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Kamis (11/01/2018).

Untuk penegakan hukum, jelas Zainut, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, suatu kebijakan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement (penegakan hukum) untuk menjaga kedaulatan laut bangsa Indonesia.

“Sedangkan untuk peningkatan produksi, seharusnya Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” terang Zainut.

Baca: Anggota Komisi IV: Polemik Menko Luhut – Menteri Susi Tak Elok

Diketahui, sebelumnya, terjadi polemik antara Menko Luhut dengan Menteri KP Susi soal pembakaran dan penenggelaman kapal asing.

Zainut menilai, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Di samping dapat menimbulkan kegaduhan, juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

“Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA). Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum,” ungkapnya.*

Baca: Fadli Zon: Indikator Keberhasilan Pembangunan adalah Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !