Kamis, 25 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pilkada 2018, KPK-Polisi Diminta Awasi Praktik Politik Uang

rifa'i fadhly/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Pilkada DKI Jakarta
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pendiri Madrasah Antikorupsi sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, aroma transaksi jual beli perahu partai politik mulai tercium menjelang Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah.

“Ini, mohon maaf, bak kentut, baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya,” ujar Dahnil sebagaimana keterangan yang diterima hidayatullah.com, Senin (08/01/2018).

Karenanya, kata dia, agaknya kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui satgas anti politik uang harusnya bisa menelusuri dugaan tersebut.

Sebab, menurutnya, praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai, pun berseliwerannya kabar harga satu kursi yang bervariasi di masing-masing daerah bukan pepesan kosong.

Baca: Pilkada 2018, MUI Imbau Jauhi Praktik Kotor

“Naif bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau wali kota yang bukan kadernya secara gratis, bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum,” ungkapnya.

Ia berharap, KPK dan kepolisian bisa lebih aktif. Karena akar awal praktik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini, dimana demokrasi dibajak oleh politik uang.

“Mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini,” pungkasnya.*

Baca: Pilkada Serentak 2018, Semua Parpol Diminta Usung Calon Pemimpin Pro Rakyat

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pakar Hukum: RUU P-KS Rancu, Hendaknya Ditolak

Pakar Hukum: RUU P-KS Rancu, Hendaknya Ditolak

Usai Bertemu Megawati, Prabowo: Kita Bisa Bantu Masalah Kebangsaan

Usai Bertemu Megawati, Prabowo: Kita Bisa Bantu Masalah Kebangsaan

Masyarakat Harus Pantau Gugatan terhadap UU Perkawinan 1974

Masyarakat Harus Pantau Gugatan terhadap UU Perkawinan 1974

Dr. Saiful: Perkawinan Sejenis Disuport Jaringan Internasional

Dr. Saiful: Perkawinan Sejenis Disuport Jaringan Internasional

Teori Tindakan Bahasa: Ahok Percaya “Negativitas Al-Maidah:51”

Teori Tindakan Bahasa: Ahok Percaya “Negativitas Al-Maidah:51”

Baca Juga

Berita Lainnya