Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Soal Penindakan Hoax, DPR: BSSN Bukan Lembaga Hukum

dpr ri
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai, pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, terkait harapan agar institusi yang dipimpinnya memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum atau menangkap penebar informasi hoax adalah hal yang keliru.

“Juga tidak sesuai dengan UU yang ada,” ujar TB Hasanuddin dalam pesan tertulis yang diterima hidayatullah.com, Kamis (04/01/2017).

TB Hasanuddin menambahkan, Djoko Setiadi juga tidak memahami pengertian hoax yang sesungguhnya.

Baca: Komisi I: BSSN Harus Mampu Antisipasi Berbagai Serangan Siber

Politisi PDIP ini menjelaskan, poin pertama yang harus dipahami adalah BSSN bukanlah lembaga hukum.

Kalaupun dalam melakukan tugasnya BSSN menemukan bukti dan fakta keterlibatan seseorang atau kelompok dalam melakukan penyebaran informasi hoax, sejatinya, kata dia, hal itu langsung dikoordinasikan ke pihak kepolisian untuk segera diambil tindakan.

Lagi pula, terangnya, hal itu sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Baca: DPR Berharap Tujuan BSSN Hindari Hoax Tercapai

Selain itu, sambung TB Hasanuddin, pasal yang termaktub dalam UU ITE juga tidak hanya mengatur soal sanksi hukum bagi penyebar berita atau informasi hoax saja. Misalnya, dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE juga mengatur soal sanksi hukum bagi pelaku penebar ujaran kebencian dan isu SARA.

Bahkan, paparnya, dalam Pasal 27 juga dijelaskan bahwa UU ITE ini bukan hanya menjerat pelaku pembuatnya, tetapi juga mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten tersebut dapat diakses secara elektronik bisa ikut dijerat dan dikenakan hukuman.

“Bila disimak dari pasal demi pasal yang terkandung dalam UU ITE, menurut hemat saya, jeratan hukum bagi pelaku sudah sangat jelas dan cukup tegas,” tuturnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Negara Dinilai Tak Hadir dalam Penanganan Korban Terorisme

Negara Dinilai Tak Hadir dalam Penanganan Korban Terorisme

Ramadhan,  PDAM Padang  Gratiskan Air Masjid

Ramadhan, PDAM Padang Gratiskan Air Masjid

Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintah Tegas Soal LGBT

Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintah Tegas Soal LGBT

GNPF MUI: Jika Memang Ada Makar, Segera Tangkap Orangnya!

GNPF MUI: Jika Memang Ada Makar, Segera Tangkap Orangnya!

KH Ma’ruf Amin Didaulat sebagai Khatib Jumat pada Aksi Bela Islam III

KH Ma’ruf Amin Didaulat sebagai Khatib Jumat pada Aksi Bela Islam III

Baca Juga

Berita Lainnya