Kamis, 2 Desember 2021 / 26 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Saran PBNU Atasi Ketimpangan Antar Wilayah dan Ekonomi

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Kantor PBNU di Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Masalah ketimpangan antar wilayah dan antar sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam acara Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 di lantai 8 gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (03/01/2018).

Menurut Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, mengatasi ketimpangan antar wilayah harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Sementara ketimpangan antar sektor ekonomi, kata dia, harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat.

Baca: PBNU: Fokus Reforma Agraria Bukan Sekadar Sertifikasi Tanah

“Dengan langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan,” usulnya.

Said prihatin dengan kondisi saat ini, dimana ada perusahaan yang menguasai tiga juta hektare, tapi ada satu orang yang tidak punya tanah sejengkal pun.

Ia juga mengaku prihatin dengan negara Indonesia yang tidak bisa menentukan harga-harga sumber daya alam seperti timah dan batubara.

Malahan, kata dia, negara yang tidak punya apa-apa seperti Singapura yang menentukan harga. “Ini kezaliman yang sah,” ucapnya.

Baca: Ketimpangan Harga di Jawa-Papua, Jokowi: Belum Ketemu Jurus Mengatasinya

Karena itu, menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Anies: Ijtima Ulama akan Menorehkan Sejarah Baru

Anies: Ijtima Ulama akan Menorehkan Sejarah Baru

Komisioner KPI: Program Gang Senggol Show Akan Diberi Sanksi

Komisioner KPI: Program Gang Senggol Show Akan Diberi Sanksi

Ketua MPR Berharap Polisi Segera Mengungkap Kasus Poso

Ketua MPR Berharap Polisi Segera Mengungkap Kasus Poso

Dewan Pers Nilai Tempo Langgar Kode Etik terkait Berita Tim Mawar

Dewan Pers Nilai Tempo Langgar Kode Etik terkait Berita Tim Mawar

Din Syamsuddin: Kenaikan Iuran BPJS Bentuk Kedzaliman yang Nyata

Din Syamsuddin: Kenaikan Iuran BPJS Bentuk Kedzaliman yang Nyata

Baca Juga

Berita Lainnya