Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

MUI: Memaksakan Muslim Ikut Perayaan Agama Lain Bukan Toleransi

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Karyawan Muslim dan atribut natal.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Anwar Abbas menyatakan, tidak ada toleransi dalam masalah keyakinan. Toleransi tidak dalam hal akidah dan ibadah, tapi dalam hal muamalah.

Hal itu dikatakannya menanggapi jamaknya penggunaan atribut terkait Natal oleh umat beragama lain dan pengucapan selamat Natal sepanjang bulan Desember.

“Seandainya mereka memaksakan umat Islam ikut perayaan agama mereka, tidak di situ letak toleransinya,” ujarnya kepada hidayatullah.com usai membuka Silatnas LPBKI-MUI di kompleks TMII, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Baca: KH Ma’ruf: Tak Boleh Ada Pemaksaan Pemakaian Atribut Natal

Jika memakai atribut perayaan agama lain merupakan pengenaan simbol yang dilarang, sambung Anwar, sedangkan mengucapkan selamat Natal juga bagian dari pengakuan.

Untuk itu, ia berharap, umat non-Muslim jangan hanya menuntut tapi juga memahami perkara akidah umat Islam.

“Karenanya bagi saya hal-hal seperti itu tidak harus merusak dan mengganggu kerukunan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan non-Muslim yang dikeluarkan pada Rabu (14/12/2016) lalu.*

Baca: MUI Imbau Pengusaha Tak Perintahkan Karyawan Muslim Gunakan Simbol terkait Natal

Rep: Ibnu Sumari
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

MIUMI Keluarkan Fatwa tentang Paham Kesetaraan Gender

MIUMI Keluarkan Fatwa tentang Paham Kesetaraan Gender

Doa Tahlil Laskar FPI

YLBHI: 2020 Tahun Pelanggaran HAM, Indonesia Sempurna Menjadi Negara Otoritarian

Momentum Muharram, Siswa Diimbau Pahami Sejarah Islam

Momentum Muharram, Siswa Diimbau Pahami Sejarah Islam

Sikap Ulama Berpolitik Tak Dianut Umatnya

Sikap Ulama Berpolitik Tak Dianut Umatnya

Pilkada Serentak Digelar di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, 39 Kota

Pilkada Serentak Digelar di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, 39 Kota

Baca Juga

Berita Lainnya