Hidayatullah.com– Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, penguatan dan perhatian dalam pemberantasan korupsi pada era Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih kurang.
Hal itu disampaikan sebagai refleksi akhir tahun soal pemberantasan korupsi selama 2017 ini.
“Kami punya catatan terkait pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi, banyak hal yang harus dilihat, komitmen langkah belum kongkret termasuk penguatan aparat penegak hukum pada segala lini,” ungkap Ade kepada hidayatullah.com ditemui di sela-sela acara peluncuran buku dan diskusi publik “Mengajar untuk Perubahan, Pedagogi Kritis di Ruang Kelas” bertempat di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (05/12/2017).
Baca: Sekolah dan Guru Diharapkan Melahirkan Generasi Anti Korupsi
Ade menyebutkan, korupsi mencakup beberapa hal yaitu korupsi politik, korupsi birokrasi, dan korupsi di penegak hukum.
Terkait kepuasan terhadap pemberantasan korupsi, bagi ICW tidak memuaskan.
“Meski banyak hal positif yang dilakukan era Jokowi seperti Satgas Anti Pungli, tapi banyak juga sisi hal yang cenderung diabaikan, contohnya konflik KPK dengan polisi, jika tidak ada tekanan dari publik maka pemerintah agak lambat,” terangnya.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
ICW berharap, di sisa pemerintahan Jokowi tidak hanya konsen pada pembangunan infrastuktur, tetapi lebih diperhatikan adalah penanganan korupsi.
“Mestinya pemberantasan korupsi sejalan dan seiring upaya penguatan ekonomi dan infrastuktur, dan menjadi hal yang prioritas dari yang lain kalau mau memastikan kesejahteraan rakyat,” tegas Ade.* Zulkarnain