Senin, 15 Februari 2021 / 3 Rajab 1442 H

Nasional

Rekomendasi Rakernas III, MUI Sarankan Pemerintah Cetak KTP Khusus Aliran Kepercayaan

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Suasana Rakernas III MUI di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/11/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan, agar Pemerintah mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.

“Adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik,” ujar Arif Fahrudin, Sekretaris Tim Perumus saat membacakan hasil rekomendasi dalam Sidang Pleno di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat, semalam, Rabu (29/11/2017).

Sedangkan untuk pencantuman aliran kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK), sambung Arif, MUI menilai hal itu dapat dilakukan.

Baca: MUI Jatim Menolak MK soal Aliran Kepercayaan

MUI, terangnya, menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP. Putusan itu dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat bergama khususnya umat Islam Indonesia karena berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Selain itu, putusan tersebut dinilai dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak kesepakatan kenegaraan.

Ia mengatakan, seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak, dan lebih aspiratif,” ungkapnya.

Baca: KH Ma’ruf: Aliran Kepercayaan Tak Perlu Dicantumkan di KTP

Arif menegaskan, pada prinsipnya MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara. Karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“MUI sepakat pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Ketua Umum MUI: Seluruh Negara Harus Boikot Israel

Ketua Umum MUI: Seluruh Negara Harus Boikot Israel

MUI: Ada yang Ingin Kasus Bekasi Jadi Masalah Internasional

MUI: Ada yang Ingin Kasus Bekasi Jadi Masalah Internasional

Peradaban Islam Harus Tetap Mengekalkan Akidah dan Syariah

Peradaban Islam Harus Tetap Mengekalkan Akidah dan Syariah

HNW: Tolak Survei Komnas HAM Terkait Sanksi Muslim yang Tetap ke Masjid

HNW: Tolak Survei Komnas HAM Terkait Sanksi Muslim yang Tetap ke Masjid

Gubernur NTB: Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Gubernur NTB: Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Baca Juga

Berita Lainnya