Jum'at, 9 Juli 2021 / 29 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Terkait Rohingya, NU: Pemerintah Perlu Lebih Tegas atas Myanmar

Bagikan:

Hidayatullah.com– Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas kepada pemerintah Myanmar atas perlakuannya yang tidak patut kepada etnis Rohingya.

Bukan hanya kepada etnis Rohingya, tetapi juga menurut NU kepada suku-suku minoritas lain yang tertindas di Myanmar.

“Indonesia perlu memanfaatkan posisinya untuk menekan negara-negara anggota ASEAN agar lebih bersikap tegas terhadap semua aksi kekerasan dan pemusnahan etnis tersebut,” salah satu bunyi rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Nusa Tenggara Barat (NTB), 23-25 November 2017.

Baca: Ingatkan Pemerintah, Amien Rais: Bantu Rohingya adalah Tugas Konstitusional

Selain itu, NU merekomendasikan Indonesia perlu memelopori agar ASEAN mengambil inisiatif mendesak PBB dan negara-negara demokrasi internasional memberikan sanksi lebih berat kepada Myanmar.

“Dan menghentikan aksi semua kekerasan, penindasan, dan penghapusan etnis Rohingya,” imbuhnya.

Baca: Syabab Hidayatullah: Pemerintah Punya Peran Penting Atasi Krisis Rohingya

Selain terkait Rohingya, rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 juga terkait Arab Saudi.

NU merekomendasikan pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika perubahan politik yang sedang terjadi di Arab Saudi dan mendorong agar dinamika ini mengarah kepada moderatisme Islam sebagaimana yang sebutnya telah menjadi arus besar Islam di Indonesia.

“Nahdlatul Ulama menyambut baik keinginan Arab Saudi yang ingin kembali ke Islam moderat dan mengajak pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menciptakan dialog yang sehat dan terbuka untuk perdamaian Timur Tengah dan dunia,” salah satu poinnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemendagri Bantah Pencantuman Kolom Penghayat di KTP Bakal Hilangkan Agama

Kemendagri Bantah Pencantuman Kolom Penghayat di KTP Bakal Hilangkan Agama

ACN: Konsensus Seksual dalam RUU P-KS Mencederai UU Perkawinan

ACN: Konsensus Seksual dalam RUU P-KS Mencederai UU Perkawinan

Prof Dadang Hawari Meninggal Dunia di RSCM

Prof Dadang Hawari Meninggal Dunia di RSCM

Munas FPI, Bahas Penolakan Miss World

Munas FPI, Bahas Penolakan Miss World

Kuasa Hukum Prabowo Bilang Ada Cairan Penghapus Tinta

Kuasa Hukum Prabowo Bilang Ada Cairan Penghapus Tinta

Baca Juga

Berita Lainnya