Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pelayanan kepada Warga Miskin Diharapkan Tidak Tumpang Tindih

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Masyarakat membantu warga miskin di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Deputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Arifin Purwakananta, mengatakan, pelayanan kepada masyarakat miskin diharapkan tidak tumpang tindih, menyusul kerja sama BAZNAS dan Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini.

Kerja sama kedua lembaga itu di antaranya berupa program penyelarasan data kemiskinan di Indonesia. Penyelarasan data kemiskinan berupa data nama dan alamat masyarakat miskin ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan program pengentasan kemiskinan.

Penyelarasan data kemiskinan merupakan salah satu bagian dari nota kesepahaman (MoU) antara BAZNAS-Kemensos tentang Penanganan Fakir Miskin.

Mou ditandatangani Deputi BAZNAS Arifin dan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung, saat Rakornas Data Basis Penanganan Fakir Miskin dalam rangka Subsidi Elpiji Tepat Sasaran di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca: Harga BBM Naik, Jumlah Warga Miskin Bertambah 6 Juta Jiwa

Dalam MoU, kedua lembaga sepakat mendayagunakan sumberdaya dan meningkatkan koordinasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial fakir miskin dan mustahik.

Dengan kesepahaman ini, kedua pihak akan mengintegrasikan data terpadu kemiskinan dan data mustahik (golongan yang berhak menerima zakat), serta melakukan pemberdayaan pada mereka melalui program-program yang sudah berjalan.

Arifin mengatakan, dengan kerja sama ini, BAZNAS berharap data kemiskinan dapat diselaraskan agar pelayanan kedua lembaga kepada masyarakat miskin tidak tumpang tindih.

“Penyelarasan data kemiskinan ini juga akan membuat program-program penanganan kemiskinan di Indonesia dapat lebih terukur,” katanya dalam siaran pers diterima hidayatullah.com Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Dalam lima tahun terakhir, BAZNAS tengah mengembangkan sistem database kemiskinan berbasis Informasi Teknologi (IT).

Baca: 70% Warga Miskin Cimahi Alami Gangguan Jiwa

Melalui sistem ini, data yang dimiliki oleh BAZNAS disambungkan dengan data yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi VIII DPR M Ali Taher, dan Wakil Ketua BAZNAS Zainulbahar Noor.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Sejumlah Tokoh Aceh Bahas Kendala Pelaksanaan Syariat Islam

Sejumlah Tokoh Aceh Bahas Kendala Pelaksanaan Syariat Islam

Wakil MPR: Presiden Jokowi Harus Menarik Perpres Izinkan Investasi Miras, Di Papua Saja Ditolak

Wakil MPR: Presiden Jokowi Harus Menarik Perpres Izinkan Investasi Miras, Di Papua Saja Ditolak

Perbankan Syariah Harus diatur UU Tersendiri

Perbankan Syariah Harus diatur UU Tersendiri

‘7 Pelajaran dari Gempa NTB Agar Tak Terulang di Sulteng’

‘7 Pelajaran dari Gempa NTB Agar Tak Terulang di Sulteng’

CAF: Pengadangan Deklarasi #2019GantiPresiden Intoleran

CAF: Pengadangan Deklarasi #2019GantiPresiden Intoleran

Baca Juga

Berita Lainnya