Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kemenko PMK-Muhammadiyah Sepakati Kerja Sama Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Acara penandatanganan MoU antara Kemenko PMK dengan PP Muhammadiyah dan seminar nasional di Aula Buya Hamka, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama dengan PP Muhammadiyah terkait program-program pembinaan revolusi mental dan karakter.

Penandatanganan MoU yang dihadiri oleh Menko PMK Puan Mahahari dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ini dilaksanakan di Aula Buya Hamka Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).

Dalam sambutannya, Menko PMK mengatakan, kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pembangunan bangsa dengan meningkatkan sumber daya manusia dan budaya yang berkualitas.

Meskipun pemerintah sedang giat dalam membangun infrastruktur, menurut Menko PMK, manusianya juga harus mumpuni dan bisa berkompetisi dalam dunia global.

Baca: GIB Ingatkan Pemerintah Utamakan Pembangunan Manusia Beradab

Karenanya, kata dia, diperlukan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Sebab siapapun pemerintahannya tidak bisa bekerja sendirian.

“Kerja sama dengan Muhammadiyah nantinya akan mendapat efek yang strategis, khususnya di kalangan Islam,” ujar Menko PMK.

Sebelum ini, terangnya, Kemenko PMK juga telah menggandeng ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam kerja sama serupa.

Sementara itu, Haedar Nashir menyatakan, sebagai mitra pemerintah dalam penanaman dan pelaksanaan moral agama dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah merasa terpanggil untuk bekerja sama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan ini.

Baca: Bappenas: Kuatkan Fungsi Agama untuk Pembangunan Nasional dan Manusia

Nantinya, implementasi kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang. Seperti; kerawanan sosial dan dampak bencana, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kesehatan, pendidikan dan agama, kebudayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemendagri Diminta Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan

Kemendagri Diminta Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan

PCNU Nduga: GIDI Sebenarnya tak Setuju Ada Musholla di Tolikara

PCNU Nduga: GIDI Sebenarnya tak Setuju Ada Musholla di Tolikara

HTI Dukung Ormas Yang Tolak Ahok Sebagai Gunernur DKI Jakarta

HTI Dukung Ormas Yang Tolak Ahok Sebagai Gunernur DKI Jakarta

Tuduhan Bantuan Kemanusiaan Suriah untuk Teroris Dinilai Gegabah

Tuduhan Bantuan Kemanusiaan Suriah untuk Teroris Dinilai Gegabah

Gema Keadilan: Ahok tanpa Jokowi, Tamat!

Gema Keadilan: Ahok tanpa Jokowi, Tamat!

Baca Juga

Berita Lainnya