Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kuasa Hukum Buni Yani Mengaku Terkejut dengan Vonis Hakim

Abu Luthfi Satrio/hidayatullah.com
Suasana persidangan Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah, Jl Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (08/08/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kuasa Hukum Buni Yani, Irfan Iskandar, mengaku terkejut dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan vonis atas Buni Yani dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Sebabnya, terang Irfan, Buni Yani dituntut menggunakan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Padahal, lanjutnya, selama ini Buni Yani didakwa dan diperiksa menggunakan Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

“Terus terang kita terkejut dipertontonkan hukum yang seperti ini,” ujarnya dihubungi hidayatullah.com, semalam, Selasa (14/11/2017).

Baca: Buni Yani Divonis 1,5 Tahun, Langkah Banding Kuasa Hukum Didukung

Irfan mengungkapkan, Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang disebut ‘pasal hacker‘ itu muncul tiba-tiba, karena dari awal sampai akhir penyidikan tidak ada satupun baik itu ahli, pelapor, saksi, atau tersangka sendiri yang diperiksa berkaitan pasal tersebut.

“Kami katakan ini pasal sim salabim,” tuturnya.

Irfan menyampaikan, tuduhan dengan ‘pasal hacker‘ juga janggal karena Buni Yani tidak pernah melakukan aktivitas mengubah atau mengurangi video ucapan (mantan) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Al-Maidah ayat 51 yang menjadi sumber persoalan.

Baca: Kuasa Hukum Buni Yani: Ilegal, Hasil Penyelidikan Tambahan yang Diterima JPU

“Semua saksi tidak ada yang mengatakan Buni Yani memotong video Ahok, yang ada mengunggah di wall Facebook miliknya yang sudah berdurasi 30 detik,” paparnya.

Sehingga, ia menegaskan, putusan majelis hakim atas perkara Buni Yani sangat mengagetkan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Revisi UU ITE kebebasan

Komnas HAM Sebut Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Inkosisten

4 Warga Malaysia Terinveksi Virus Corona, Kaltara Harus Waspada

4 Warga Malaysia Terinveksi Virus Corona, Kaltara Harus Waspada

Pondok pesantren Hidayatullah Depok

Hari Ini atau Besok Terbit SK Bantuan Pesantren Saat Pandemi, Sudah Tercantum Nama Ponpesnya

ITK Desak KPK Bongkar Mafia Migas di Lingkar Istana

ITK Desak KPK Bongkar Mafia Migas di Lingkar Istana

PAHAM: Ada Keganjilan Program Tiga Kartu Sakti Jokowi

PAHAM: Ada Keganjilan Program Tiga Kartu Sakti Jokowi

Baca Juga

Berita Lainnya