Selasa, 30 November 2021 / 24 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Pemprov DKI Jakarta Sampaikan Landasan Hukum Tutup Alexis

KBRN
Gubernur-Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel dan Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, penolakan perpanjangan izin Alexis merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Selain itu, kebijakan itu juga sudah sesuai hukum yang berlaku.

“Beberapa bulan belakangan ini, banyak sekali laporan masyarakat dan informasi di media massa yang mengangkat mengenai praktik prostitusi di Hotel Alexis, tentunya hal tersebut menjadi catatan kami,” ujar Edy Junaedi dalam penjelasannya kepada media di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca: Penutupan Alexis, PAN Apresiasi Pemprov DKI ingin Hilangkan Prostitusi

Ia menjelaskan, kode etik jurnalistik itu menguji informasi sesuai faktanya, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

“Untuk itu informasi dari media massa dapat dijadikan landasan agar dapat dikoordinasikan dengan SKPD/UKPD teknis terkait,” imbuhnya.

Lebih lanjut Edy menambahkan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Pergub Nomor 47 Tahun 2017, menyebutkan bahwa salah satu bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi izin dan non izin meliputi: dokumen izin dan non izin; pengaduan masyarakat; hasil temuan di lapangan; hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan informasi yang bersumber dari media massa.

Baca: Dukung Penutupan Alexis, MUI Berharap Semua Bisnis Prostitusi Ditutup

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta.

Salah satunya, jelasnya, adalah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.

“Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataan, mempunyai kewajiban salah satunya adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas” tutup Edy.

Baca: GNPF Ulama Dukung Gubernur Anies Tutup Alexis

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan surat penolakan daftar ulang TDUP Alexis sudah dikeluarkan sejak Jumat (27/10/2017) lalu. Dengan ditolaknya TDUP oleh Pemprov DKI, kata Anies, kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi ilegal.

“Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan, sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi.

Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,” ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Ustadz Zulkifli: Saya Mengajak Umat Lindungi Indonesia

Ustadz Zulkifli: Saya Mengajak Umat Lindungi Indonesia

Gelar Pesta Wirausaha, TDA Ingin Tingkatkan Jumlah Pengusaha

Gelar Pesta Wirausaha, TDA Ingin Tingkatkan Jumlah Pengusaha

izin arab saudi

Arab Saudi Belum Beri Izin Warga Indonesia Berkunjung, Shamsi Ali: Akibat Pemilihan Vaksin yang Tidak Diakui oleh WHO

MUI Minta Politikus Berperilaku Santun dan Tidak Sarkastis Mengkritik

MUI Minta Politikus Berperilaku Santun dan Tidak Sarkastis Mengkritik

HRS Center: Acara Habib Rizieq yang Dipersoalkan Harus Disikapi secara Hukum, bukan Politik

HRS Center: Acara Habib Rizieq yang Dipersoalkan Harus Disikapi secara Hukum, bukan Politik

Baca Juga

Berita Lainnya