Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Perppu Ormas Jadi UU, Gerindra: Empat Poin Harus Direvisi

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Suasana rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad R Patria, menilai, ada empat poin yang ada dalam UU Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang harus direvisi.

Salah satunya mengembalikan fungsi yudikatif dalam penyelesaian ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

“Poin penting pertama adalah mengembalikan fungsi yudikatif, yaitu pengadilan. Kita ini negara hukum bukan negara kekuasaan, kalau negara hukum harus kembali ke hukum,” ujar di Jakarta, Kamis (27/10/2017) lansir Antara.

Baca: Perppu Ormas Jadi UU, Muzammil: Peradilan Tak Dilibatkan Mengambil Keputusan

Dia menjelaskan, pengembalian fungsi yudikatif itu dimaksudkam ketika ada perselisihan antara sebuah ormas dengan pemerintah, maka diselesaikan dan diputuskan pengadilan.

Poin kedua menurut dia yang harus direvisi adalah proses tahapannya, mulai dari peringatan hingga pembubaran ormas tidak rasional karena hanya diberikan waktu tujuh hari.

“Ormas disurati dengan jangka waktu tujuh hari, surat baru sampai saja hari ke-5, birokrasi sering seperti itu. Cari waktu yang rasional, lalu ada peringatan tertulis dan ada mediasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menilai, lebih bijak apabila ormas yang dianggap bermasalah diajak mediasi atau dialog sehingga diberikan nasihat sumber kesalahannya.

Baca: Tolak Perppu Ormas, Politisi Gerindra: Sekarang Bukan Masa Orba dan Orla

Poin ketiga menurut dia, ancaman hukuman penjara 5-20 tahun sangat berlebihan sehingga lebih berat dari hukuman yang diberikan Belanda di era kolonial.

“Kalau dalam Perppu itu langsung atau tidak langsung, jadi tidak langsung pun bisa kena, anggota bersifat pasif pun kena. Seharusnya panglimanya dihukum, pemimpinnya yang dihukum, bukan anak buah,” ujarnya.

Poin keempat yang harus direvisi, lanjutnya, adalah terkait “pasal karet” dalam UU itu: apa definisi pihak yang dianggap melanggar Pancasila? Dia menilai pemerintah tidak boleh menafsirkan secara tunggal mengenai definisi Pancasila.

Sebelumnya, DPR melalui rapat paripurna akhirnya memutuskan menyetujui Perppu Nomor 2 No 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme voting terbuka fraksi di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/10/2017).*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

“Jika Setiap Mengkritik Pejabat Harus Dipolisikan, Negeri Seperti Apa yang Diinginkan?”

“Jika Setiap Mengkritik Pejabat Harus Dipolisikan, Negeri Seperti Apa yang Diinginkan?”

Menag: Tutup Potensi Kebocoran Anggaran

Menag: Tutup Potensi Kebocoran Anggaran

Political Will Pemerintah Diperlukan Batasi Kerjasama Dengan Iran

Political Will Pemerintah Diperlukan Batasi Kerjasama Dengan Iran

Kasus Ibu Menganiaya Anak Terus Meningkat

Kasus Ibu Menganiaya Anak Terus Meningkat

BNPB: 475 Meninggal, 108 Orang Hilang karena Bencana Tahun 2019

BNPB: 475 Meninggal, 108 Orang Hilang karena Bencana Tahun 2019

Baca Juga

Berita Lainnya