Senin, 18 Januari 2021 / 4 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Koalisi Masyarakat Sipil: Perppu Ormas Bertentangan dengan Negara Hukum

Zulkarnain/hidayatullah.com
Aksi massa umat Islam demo tolak Perppu Ormas di Jakarta, 18 Juli 2017.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi pro demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menilai, lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik hari ini.

Dimana dikatakan ada organisasi yang bertentangan dengan Pancasila yang kemudian direspons dengan Perppu Ormas yang menjadi dasar hukum pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hanya saja, Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi mengatakan, dalam konteks itu ada hal-hal prinsipil yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah bahwa kebebasan berorganisasi dan berserikat merupakan jantung dari demokrasi.

“Perppu Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum,” ujarnya di kantor YLBHI, Jakarta, baru-baru ini.

Baca: Ketum Perhimpunan Al-Irsyad: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Perppu Ormas

Dimana di dalam pertimbangan sejumlah keputusan, tambahnya, Mahkamah Konstitusi (MK) selalu mengatakan ketika ingin melakukan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu hak maka harus menggunakan proses peradilan.

“Dalam hal ini dengan mengajukan proses pelarangan atau pembubaran ke pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, dikatakan Wahyudi, penerbitan Perppu Ormas juga tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, sehingga bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945.

Dan juga Perppu Ormas dinilai memberangus kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagaimana diatur Pasal 28 dan 28E ayat 3 UUD 1945.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Lagi, Mahasiswa Desak  DPRD Padang Cabut Izin RS Siloam

Lagi, Mahasiswa Desak DPRD Padang Cabut Izin RS Siloam

MUI Lebak Himbau Masyarakat Hormati Orang Puasa, Tak Makan di Tempat Umum

MUI Lebak Himbau Masyarakat Hormati Orang Puasa, Tak Makan di Tempat Umum

Ormas Islam Aceh Dukung Syariat Islam dalam Kasus di Langsa

Ormas Islam Aceh Dukung Syariat Islam dalam Kasus di Langsa

Tak Bisa Tunjukkan Izin Tinggal, 38 Pekerja asal China Diringkus Polres Bogor

Tak Bisa Tunjukkan Izin Tinggal, 38 Pekerja asal China Diringkus Polres Bogor

Din Syamsuddin: Kafir Meyakini Ada Nabi Baru

Din Syamsuddin: Kafir Meyakini Ada Nabi Baru

Baca Juga

Berita Lainnya