Selasa, 25 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Berantas Korupsi, Perlu Kesadaran Masyarakat dan Tanggung Jawab Pemerintah

Usamah/hidayatullah.com
Kuliah umum gelaran Pemuda Muhammadiyah bertema "Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam" di Balikpapan, Kaltim, Rabu (27/09/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemuda Muhammadiyah mengadakan acara kuliah umum “Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” bertempat di Swiss Bell Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (27/09/2017).

Hadir sebagai narasumber Adnan Topan H dari ICW (Indonesia Corruption Watch), Ahmad Fanani Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), dan Dr Haris Retno Susmiyati, dosen Universitas Mulawarman Samarinda.

MAK yang diselenggarakan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap praktik korupsi yang terjadi.

“Ini untuk membangun awareness (kesadaran) di masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam pencegahan,” ujar Ahmad Fanani optimistis.

Baca: ICW: Berantas Korupsi Harus Berjamaah

Adnan dari ICW menambahkan, ada tiga elemen yang bisa bekerja sama untuk memberantas korupsi.

“(Pertama) pihak swasta, kedua masyarakat yang aktif berperan, dan ketiga pemerintah yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Acara yang dihadiri ratusan orang berbagai elemen dan organisasi ini berlangsung dari pukul 08.00 – 13.00 WITA. Pantauan hidayatullah.com, peserta cukup antusias, dilihat dari banyaknya penanya.

Sementara itu, pemateri ketiga, Retno, memaparkan materi terkait kondisi lingkungan dan pertambangan di Kaltim, sebagai contoh salah satu kabupaten.

Baca: Terkait Novel, Presiden Jokowi Diminta Tingkatkan Komitmennya Berantas Korupsi

Menurut Retno, sangat sedikit kontribusi pihak swasta dalam memberikan pemasukan pada daerah ketimbang dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Sementara IUP (Izin Usaha Pertambangan) katanya mudah dikeluarkan.

“Menurut data, terdapat 90 IUP di sebuah Kecamatan Samboja, (Kabupaten) Kutai Kartanegara. Ini rekor dunia,” papar Retno.

Baca: Mahfud MD: Pesantren Harus Ikut Berantas Korupsi

Di lain pihak, katanya, peraturan Gubernur Kaltim belum memihak pada masyarakat.

“Mobil truk pengangkut batubara kapasitas besar dilarang lewat jalan umum, tetapi truk-truk kecil diizinkan. Sama saja.”*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Wahdah Setuju Penyeragaman Khutbah Jum’at Tapi Berharap Tak Diwajibkan

Wahdah Setuju Penyeragaman Khutbah Jum’at Tapi Berharap Tak Diwajibkan

Din Ingatkan Elite Parpol Jangan Hanya Berorientasi Kekuasaan

Din Ingatkan Elite Parpol Jangan Hanya Berorientasi Kekuasaan

Narkoba peredaran pandemi covid-19

Ketua DPR kembali Ajak Jihad Berantas Peredaran Narkoba

KPAI: Perppu Kebiri Baru Wacana, Kekerasan Anak Langsung Turun

KPAI: Perppu Kebiri Baru Wacana, Kekerasan Anak Langsung Turun

Dihadapan Polri-TNI, Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Bisa Beri Rasa Keadilan

Dihadapan Polri-TNI, Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Bisa Beri Rasa Keadilan

Baca Juga

Berita Lainnya