Kasus Lelang Perawan, MUI: Pernikahan Tak Boleh Jadi Komoditas Dagang

MUI mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus Lelang Perawan, MUI: Pernikahan Tak Boleh Jadi Komoditas Dagang
skr/hidayatullah.com
Waketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi

Terkait

Hidayatullah.com– Menanggapi situs Nikahsirri.com yang mengandung konten pornografi dan perdagangan kaum hawa dengan layanan lelang perawan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, pernikahan merupakan institusi sakral yang harus dijaga dan dipelihara.

“(Pernikahan ) tidak boleh direndahkan dan dijadikan sebagai komoditas perdagangan semata. Jika hal tersebut terjadi, maka sama halnya merendahkan nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, kepada hidayatullah.com Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/09/2017).

Baca: Kasus Nikahsirri.com, Dirjen Bimas Islam Imbau Masyarakat Tak Mudah Tergiur

MUI menjelaskan, tujuan pernikahan itu sangat luhur dan mulia untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan seks semata.

Adapun hukum nikah siri, MUI menyatakan hukumnya sah, dengan catatan syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul.

“Tetapi pernikahan tersebut bisa menjadi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif,” kata Zainut menyampaikan fatwa hasil keputusan Ijtima’ Ulama se-Indonesia ke-2, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tahun 2006.

Baca: Psikolog Forensik: Lelang Keperawanan Mengoyak Prinsip Integritas Tubuh

Zainut melanjutkan, pernikahan siri seperti itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah atau pun hak kewarisannya.

Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut, kata dia, sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

“Namun demikian untuk menghindari kemudaratan, ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang,” ucapnya.

Baca: Lelang Perawan dan Kawin Kontrak di Nikahsirri.com, Menteri PPPA: Itu Serupa Pelacuran Terselubung

Terakhir, MUI mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun nikah siri sah secara agama, namun tak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka, katanya, baik istri maupun anak berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut.

Pendiri Nikahsirri.com, Aris Wahyudi, telah ditangkap kepolisian atas dugaan pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE. Website tersebut telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.* Andi

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !