Dompet Dakwah Media

Presiden Jokowi Mengaku Takkan Biarkan KPK Diperlemah

Sebelumnya, wacana terkait pembekuan atau pelemahan KPK kembali mencuat belakangan ini. Khususnya disampaikan oleh anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat.

Presiden Jokowi Mengaku Takkan Biarkan KPK Diperlemah
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait

Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo mengaku bahwa pihaknya akan terus memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi.

Hal tersebut ia katakan usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Jawa Timur, Ahad (10/09/2017).

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Presiden sebagaimana disiarkan Humas Kemensetneg.

Menurutnya, KPK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan mana pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Maka dari itulah, katanya tidak heran jika lembaga tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan besar yang harus diberantas.

Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh pihak untuk ikut bekerja sama melawan tindak korupsi.

“Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” tutupnya.

Sebelumnya, wacana terkait pembekuan atau pelemahan KPK kembali mencuat belakangan ini. Khususnya setelah anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

Maka menurut anggota parpol pro pemerintah itu, jika perlu, untuk sementara KPK disetop dulu, dan wewenang pemberantasan korupsi dikembalikan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu. Pernyataan kader PDI-P itu menuai protes banyak pihak.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !