Jokowi Bilang KPK Harus Dijaga, Dahnil: Ditunggu Aksi Nyatanya

"Mohon maaf, Pak (Jokowi. Red), ditunggu aksi nyatanya. Hentikan laku partai pendukung pemerintah penggerak pelemahan, stop kriminalisasi. TGPF kasus Novel," ujar Dahnil.

Jokowi Bilang KPK Harus Dijaga, Dahnil: Ditunggu Aksi Nyatanya
Dok. Dahnil
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak, bersalaman komando dengan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Terkait

Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijaga. Presiden mengaku pemerintah akan terus menguatkan peran KPK.

Pernyataan Jokowi ini ditanggapi antara lain oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca: Presiden Jokowi Mengaku Takkan Biarkan KPK Diperlemah

Dahnil menunggu aksi nyata Jokowi sebagai tindak lanjut pernyataannya soal KPK itu.

Aksi nyata Presiden itu, jelas Dahnil, antara lain dengan menghentikan tingkah laku partai politik “penggerak pelemahan KPK”.

Juga dengan Presiden menyetop “kriminalisasi” terkait kasus korupsi. Dalam hal ini Dahnil mengaitkannya kasus penyerangan dengan penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, 5 bulan lalu terhitung hingga Senin (11/09/2017).

“Mohon maaf, Pak (Jokowi. Red), ditunggu aksi nyatanya. Hentikan laku partai pendukung pemerintah penggerak pelemahan, stop kriminalisasi. TGPF kasus Novel,” ujar Dahnil lewat akunnya di Twitter, @Dahnilanzar, kemarin.

TGPF adalah Tim Gabungan Pencari Fakta kasus penyerangan Novel yang belakangan ini didesak oleh berbagai pihak untuk dibentuk oleh Presiden Jokowi.

Dahnil dalam banyak kesempatan mendesak Presiden membentuk TGPF kasus penyerangan Novel.

Sebelumnya, wacana terkait pembekuan atau pelemahan KPK kembali mencuat belakangan ini. Khususnya setelah anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

Maka menurut anggota parpol pro pemerintah itu, jika perlu, untuk sementara KPK disetop dulu, dan wewenang pemberantasan korupsi dikembalikan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu. Pernyataan kader PDI-P itu menuai protes banyak pihak.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !