Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pakar Hukum Internasional: Bila Genosida Terus Terjadi, ASEAN Bisa Meng-R2P Myanmar

Zulkarnain/hidayatullah.com
Aksi damai bela Rohingya di Jakarta, 3 September 2017.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar masih terus berlangsung. Bagaimana kalau otoritas Myanmar tidak juga menghentikan tindakan kekerasannya kepada etnis Rohingya?

Menurut pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, masyarakat internasional bisa bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep Responsibility to Act atau R2P.

R2P, terangnya, merupakan suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

Baca: Korban Tewas di Rakhine Hampir 400 Orang,Erdogan: Ada Genosida di Myanmar

“Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi hingga penggunaan kekerasan (use of force),” ujarnya kepada hidayatullah.com, kemarin. Dalam konteks ini, lanjutnya, ASEAN dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya.

Menurutnya, ASEAN memiliki kewajiban tersebut, karena hal ini menyangkut masalah regional.

Ia menegaskan, ASEAN harus memiliki makna atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan pembersihan etnis. “Jangan sampai ASEAN gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan internasional.”

Baca: Genosida di Depan Mata, Pemerintah Tak Cukup Hanya Seruan Saja

Karenanya, ia berpendapat, pasca pertemuan dengan pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi, pemerintah Indonesia dapat memanggil sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi ASEAN terhadap Myanmar.

“Bila ethnic cleansing masih terus terjadi, ASEAN dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Diharapkan tindakan ASEAN ini akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia,” pungkasnya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kuasa Hukum Buni Yani Optimistis Hakim Batalkan Dakwaan Jaksa

Kuasa Hukum Buni Yani Optimistis Hakim Batalkan Dakwaan Jaksa

Ini Pertimbangan MUI dan Ormas-ormas Islam Dorong LGBT Dilarang

Ini Pertimbangan MUI dan Ormas-ormas Islam Dorong LGBT Dilarang

Pemerintah Tetapkan Awal Dzulhijjah 1436 H tanggal 15 September 2015

Pemerintah Tetapkan Awal Dzulhijjah 1436 H tanggal 15 September 2015

PPP Tak Akan Takut Isu Syariat Islam

PPP Tak Akan Takut Isu Syariat Islam

Gabungan Ormas Islam Minta Wali Kota Bandung Terbitkan Peraturan Melarang Penyebaran Syiah

Gabungan Ormas Islam Minta Wali Kota Bandung Terbitkan Peraturan Melarang Penyebaran Syiah

Baca Juga

Berita Lainnya