Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Menag Tegaskan, Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Sesuai Syariah

skr/hidayatullah.com
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kembali menegaskan bahwa penggunaan dana haji untuk proyek-proyek infrastruktur harus sesuai syariah.

Penggunaan dana haji tersebut pun, tegas Menag, harus memberikan imbal hasil/manfaat bagi jamaah pemilik dana haji itu dan bagi umat.

“Prinsipnya adalah (dana haji) itu digunakan apa saja, di-tasyarruf-kan (dimanfaatkan. Red) untuk mendapatkan imbal hasil atau nilai manfaat yang harus kembali kepada jamaah haji itu sendiri dan kemaslahatan umat yang lebih luas, itu silakan penempatannya apa saja, asal, nah di sini asalnya, salah satunya adalah prinsip-prinsip syariah,” jelas Menag menegaskan.

Baca: Dana Haji untuk Infrastruktur, Menag: Harus Sesuai Syariah dan Undang-undang, serta Berhati-hati

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional gelaran Ditjen Bimas Islam Kemenag di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin. Rangkaian Rakor berlangsung Kamis-Sabtu (10-12/08/2017).

Menag menjelaskan, prinsip syariah yang dimaksud menyangkut caranya, mekanismenya, maupun bentuk-bentuk penempatan penggunaan dana, dan sebagainya.

“Semuanya harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan fiqih,” tegasnya.

Dan tentu, imbuhnya, ada pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan itu.

“Ada Dewan Syariah Nasional yang secara terus menerus melekat dalam proses-proses seperti itu,” sebutnya.

Diketahui, wacana pemerintahan Presiden Joko Widodo memakai dana haji untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur saat ini terus menjadi polemik, bahkan penolakan dari sebagian pihak.

Baca: Jokowi Bisa Terjerat Korupsi dalam Dana Haji

Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, Menag Lukman mengatakan, pengunaan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk hal-hal produktif, harus berhati-hati, serta sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

“Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ujar Menag Lukman di Jakarta, Sabtu (29/07/2017).*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

HUT ke-72, TNI Diharapkan Terus Bersama Rakyat, Tetap Kompak dengan Polri

HUT ke-72, TNI Diharapkan Terus Bersama Rakyat, Tetap Kompak dengan Polri

Murid Madrasah Raih Medali Emas & Perak Olimpiade Matematika Internasional

Murid Madrasah Raih Medali Emas & Perak Olimpiade Matematika Internasional

81 Orang Meninggal Akibat Gempa Sulbar, 1.150 Unit Rumah Rusak, Relawan Terus Bergerak

81 Orang Meninggal Akibat Gempa Sulbar, 1.150 Unit Rumah Rusak, Relawan Terus Bergerak

Kemenag Teliti Komunitas Suku Anak Dalam Jambi

Kemenag Teliti Komunitas Suku Anak Dalam Jambi

Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Soal Al-Quran Braille Digital untuk Tunanetra

Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Soal Al-Quran Braille Digital untuk Tunanetra

Baca Juga

Berita Lainnya