Rabu, 3 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Nasional

Kader NasDem Didesak Minta Maaf, Pasca Pidato Provokatif Tuduh Partai-partai Dukung Dirikan Negara Khilafah

intelijen.co.id
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) tuduh sejumlah partai mendukung HTI dan khilafah.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sebuah video menyebar di media sosial, sejak kemarin, Kamis (03/08/2017), menayangkan pidato Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam acara deklarasi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pidato bernada provokatif itu, VBL menuduh 4 partai secara eksplisit Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai pendukung berdirinya “negara khilafah” dan karena itu tidak boleh didukung. Bahkan pendukung khilafah disamakannya dengan PKI pada 1965 yang layak dibunuh.

Diketahui, acara dekalasi paket “Komitmen” itu dipadukan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem dan Pengurus Petani NasDem Kabupaten Kupang, di aula Alfa Omega di Tarus-Kupang Tengah, NTT, Selasa (01/08/2017).

Pengamatan hidayatullah.com pada video berdurasi 2 menit 5 detik dan tidak utuh itu, VBL menuding, ada kelompok-kelompok eksterimis di negara ini yang mau mengganti NKRI dengan “negara khilafah”. Kelompok itu, tudingnya, tidak mau berada di NKRI.

“Kelompok-kelompok eksterimis ini ada mau bikin satu negara lagi,” ujarnya yang tampak berpakaian adat setempat.

Baca: Hadiri HUT Israel, NasDem Dianggap Tidak Pro-Islam

Ia menuding, dengan keberadaan “negara khilafah”, berarti sudah tidak ada NKRI.

“Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah,” tudingnya.

“Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga,” imbuhnya.

“Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT partai nomor 1, Gerindra,” tudingnya, disambut tawa sebagian hadirin, “partai nomor 2 itu namanya Demokrat, partai nomor 3 namanya PKS, partai nomor 4 namanya PAN.”

“Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran,” tudingnya lagi.

Intoleran itu, masih menurut pendapatnya, yaitu bersikap tidak suka dengan orang dan agama lain.

Ia pun menuding, orang mendukung keempat partai tersebut berarti mendukung penggantian NKRI dengan “negara khilafah”.

“Mengerti negara khilafah? Semua wajib shalat,” tudingnya lagi. “Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus shalat.”

“Saya tidak provokasi…,” klaimnya kemudian. Lalu berkata, “… nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh,” ungkapnya disambut tawa banyak hadirin di depannya.

“Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka,” tambah politikus kelahiran Kupang ini.

Baca: Sekum Muhammadiyah: Pembubaran HTI Tak Terlalu Efektif Bendung Ideologi Khilafah

Atas tuduhan tersebut, VBL didesak untuk menyatakan permintaan maaf.

Partai Demokrat diketahui bereaksi keras atas pidato Ketua VBL di Kupang tersebut.

Demokrat geram karena dituduh sebagai pendukung ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), setelah PD menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Saya meminta saudara Viktor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta-maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya,” tandas Wakil Ketua Fraksi PD di DPR Benny Kabur Harman dalam keterangan resminya semalam dikutip JPNN.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

MIUMI: Syiah Harus Meminta Maaf sebut MUI Dukung Kelompok ISIS

MIUMI: Syiah Harus Meminta Maaf sebut MUI Dukung Kelompok ISIS

Mahkamah Agung Disebut, Jamin Majelis Hakim Kasus Ahok Independen dan Adil

Mahkamah Agung Disebut, Jamin Majelis Hakim Kasus Ahok Independen dan Adil

Bimas Islam Kemenag Bagi-bagi Al-Qur’an dan Buku Gratis di IBF

Bimas Islam Kemenag Bagi-bagi Al-Qur’an dan Buku Gratis di IBF

Indonesia Dinilai Bisa Jadi Gudang Pangan Asia

Indonesia Dinilai Bisa Jadi Gudang Pangan Asia

Komisi Fatwa MUI: Islam Menolak Pemisahan Agama dan Politik

Komisi Fatwa MUI: Islam Menolak Pemisahan Agama dan Politik

Baca Juga

Berita Lainnya