Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

SK Badan Hukum Dicabut, HTI: Pemerintah Langgar Perppu Ormas

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Jubir HTI Ismail Yusanto dan jajarannya dalam konferensi pers di Kantor HTI Pusat, Jakarta, Selasa (09/05/2017), terkait rencana pemerintah bubarkan HTI.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dinilai oleh Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto, sebagai bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah.

Sebab, kata Ismail, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas), pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan sebuah ormas, setelah sebelumnya disampaikan surat peringatan.

Baca: Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

“Sampai ini hari HTI tidak pernah tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan karena tidak pernah ada surat peringatan sebagaimana diatur dalam Perppu tersebut. Tiba-tiba dicabut begitu saja. Jadi pemerintah telah melanggar aturan yang dibuat sendiri,” ujarnya kepada hidayatullah.com, beberapa saat setelah pencabutan SK tersebut diumumkan di Jakarta, Rabu (19/07/2017) pagi.

Ismail menyatakan, penerbitan Perppu Ormas saja sudah sebuah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah, karena telah menghapus proses pengadilan dalam pembubaran ormas.

Baca: Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

“Dengan pencabutan status hukum HTI, maka pemerintah telah nyata-nyata melakukan dobel kesewenang-wenangan atau kedzaliman,” ujarnya.

“HTI tidak akan tinggal diam. HTI akan melakukan perlawanan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemenkumham mencabut SK Badan Hukum HTI, menindaklanjuti Perppu Ormas yang baru-baru diterbitkan pemerintah.

Dengan pencabutan ini, maka, kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Haris, HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 pasal 80 A.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kecam Keras Penghinaan Nabi, BMOIWI Juga Serukan Boikot Produk Prancis

Kecam Keras Penghinaan Nabi, BMOIWI Juga Serukan Boikot Produk Prancis

Narkoba peredaran pandemi covid-19

BNN: Hukuman Mati Pengedar Narkoba Harus Dilaksanakan

Pemerintah Bubarkan FPI, Wartawan Diusir dari Petamburan III

Pemerintah Bubarkan FPI, Wartawan Diusir dari Petamburan III

Menteri Agama: Orang Beragama Harus Radikal

Menteri Agama: Orang Beragama Harus Radikal

Kemenkominfo Persilakan Polri Kirim Aduan Situs Perakit Bom

Kemenkominfo Persilakan Polri Kirim Aduan Situs Perakit Bom

Baca Juga

Berita Lainnya