Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah: HTI Cantumkan Pancasila sebagai Ideologi Badan Hukum Perkumpulannya

Zulkarnain/hidayatullah.com
Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Haris (kanan) saat mengumumkan pencabutan SK Badan Hukum HTI di lobi gedung Sentra Mulia, Jakarta, Rabu (19/07/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah mencabut Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun, HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasinya.

Hal itu diakui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Haris, saat mengumumkan pencabutan SK Badan Hukum HTI di lobi gedung Sentra Mulia, Jakarta, Rabu (19/07/2017).

Baca: Pemerintah Cabut SK Badan Hukum HTI

Ia mengatakan, meski dalam AD/ART-nya HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi Badan Hukum perkumpulannya, namun kegiatan dan aktivitas HTI ditudingnya banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Pemerintah menuding HTI mengingkari AD/ART organisasinya.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” tudingnya.

Pencabutan SK Badan Hukum HTI menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Baca: HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

“Untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengacu pada Perppu No 2 tahun 2017 terhadap status Badan Hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, dicabut dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017,” ucap Freddy kepada awak media termasuk hidayatullah.com.

 

Pemerintah mengklaim pencabutan Badan Hukum HTI berdasarkan fakta dan data, serta koordinasi dari seluruh instansi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan (Kemenko Polhukam).

Perppu Ormas itu berbahaya karena akan menyasar ormas-ormas lain yang dinilai pemerintah tidak Pancasilais, kata anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, kepada hidayatullah.com, Senin (19/06/2017).

Baca: Anggota Komisi III: Perppu Pembubaran HTI Bahaya, Bisa Menyasar Ormas Lain

“Jadi menurut saya (Perppu) ini sesuatu yang sangat absurd sekali,” ujar Nasir.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PP Muhammadiyah Serukan Pemerintah dan Aparat Baca Fatwa MUI secara Utuh

PP Muhammadiyah Serukan Pemerintah dan Aparat Baca Fatwa MUI secara Utuh

Sekjen Majma Fikih Islam Bacakan Rekomendasi Terkait Fatwa

Sekjen Majma Fikih Islam Bacakan Rekomendasi Terkait Fatwa

Terkait Masalah Syiah, Umat Islam Disarankan Rancang Regulasi kepada DPR

Terkait Masalah Syiah, Umat Islam Disarankan Rancang Regulasi kepada DPR

Jambore dan Olimpiade Pelajar Hidayatullah ke 5 se Jawa Tengah dan DIY Diikuti 500 Pelajar

Jambore dan Olimpiade Pelajar Hidayatullah ke 5 se Jawa Tengah dan DIY Diikuti 500 Pelajar

KPI Rilis 10 Sinetron & FTV Bermasalah dan Tidak Layak Tonton

KPI Rilis 10 Sinetron & FTV Bermasalah dan Tidak Layak Tonton

Baca Juga

Berita Lainnya