Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu tentang Ormas

merdeka
Menkopolhukam Wiranto didampingi Kapolri dan Mendagri, mengumumkan upaya pembubaran HTI, beberapa waktu lalu.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Perppu 2/2017 itu sebagai pengganti dari UU Nomor 17 Tahun 2013.

Wiranto menyebut, undang-undang tentang ormas sebelumnya sudah tidak memadai sebagai sarana mencegah meluasnya ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Definisi anti Pancasila yang tercantum dalam UU tersebut dinilai sempit.

Baca: HTI: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Represif

“Pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Lenimisme,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/07/2017).

Menurut Wiranto, ada ajaran di luar ketiga ideologi tersebut yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, ia tidak merincinya.

“Sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,” imbuhnya dikutip Detikcom.

Baca: Perppu Pembubaran Ormas, Yusril Pertanyakan Alasan Pemerintah

Dengan adanya Perppu tersebut, Wiranto menjelaskan, nantinya mengatur lembaga yang berwenang membubarkan ormas, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah berpendapat, lembaga yang mengesahkan seharusnya juga berwenang membubarkan ormas.

Sebagaimana diketahui, Perppu Ormas muncul dinilai sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap anti Pancasila. Hal ini juga terkait rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah menilai jalur pengadilan untuk membubarkan ormas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 terlalu panjang.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Akan ke SMP, Harus Bisa Baca Al Quran

Akan ke SMP, Harus Bisa Baca Al Quran

Senator DPR Desak Cabut SKB Atribut Agama: Masalah Lokal Terlalu Dibesarkan, Lebay

Senator DPR Desak Cabut SKB Atribut Agama: Masalah Lokal Terlalu Dibesarkan, Lebay

MUI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

MUI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Pakar Pidana: Ambroncius Nababan Bisa Ditahan dengan Sanksi 6 Tahun Penjara

Pakar Pidana: Ambroncius Nababan Bisa Ditahan dengan Sanksi 6 Tahun Penjara

PBNU Kritik Pasal RUU Pesantren yang Beri Ruang Intervensi Pemerintah

PBNU Kritik Pasal RUU Pesantren yang Beri Ruang Intervensi Pemerintah

Baca Juga

Berita Lainnya