Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ideologi Bisnisnya Dinilai Tak Sesuai Pancasila, Izin Starbucks Didesak Dicabut

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Pengurus PP Muhammadiyah yang juga Sekjen MUI Anwar Abbas.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah Indonesia didesak untuk mempertimbangkan mencabut izin Starbucks. Hal itu terkait sikap CEO Starbucks, Howard Schultz, yang diwartakan jelas-jelas sangat mendukung gerakan homoseksual atau LGBT.

Sikap Howard Schultz itu, menurut Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, tentu saja jelas-jelas akan menjadi acuan, perhatian, dan pedoman bagi seluruh pimpinan Starbucks di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Baca: Sikapi LGBT, Ketua Bidang Ekonomi Muhammadiyah Serukan Boikot Starbucks

“Untuk itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negeri ini, sudah saatnya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut izin Starbucks di Indonesia,” desak Anwar kepada hidayatullah.com Jakarta, Jumat (30/06/2017).

Sebab, menurutnya, ideologi bisnis dan pandangan hidup yang mereka dukung dan kembangkan jelas-jelas tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

“Kita sebagai bangsa jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka (pengelola Starbucks pendukung LGBT. Red),” ungkapnya.

Baca: Pro Homoseksual, Starbucks Pantas Dibuang

Selain itu, Anwar juga menyerukan dilakukan pemboikotan terhadap produk-produk Starbucks.

“Starbucks sudah mendeklarasikan perang terhadap pernikahan konvensional.
Kita boleh jawab dengan boikot Starbucks,” tegasnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Menag Kritik Acara TV Saat Ramadhan

Menag Kritik Acara TV Saat Ramadhan

Gus Sholah:  Indonesia dan Islam Dua Sisi dari Mata Uang yang Sama

Gus Sholah: Indonesia dan Islam Dua Sisi dari Mata Uang yang Sama

Gus Solah Wafat

Gus Solah Wafat

13 Ormas Islam Deklarasi Tolak RUU P-KS

13 Ormas Islam Deklarasi Tolak RUU P-KS

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

Baca Juga

Berita Lainnya