Selasa, 21 September 2021 / 13 Safar 1443 H

Nasional

Jika TNI Dilibatkan, YLBHI: Pemberantasan Terorisme Selama ini Dianggap Gagal

Ali Muhtadin/hidayatullah.com
Ketua YLBHI Muhammad Isnur.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam mengatasi terorisme dengan mengaturnya lewat Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme), maka pemberantasan terorisme selama ini dianggap gagal.

Demikian menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dalam Konferensi Pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/05/2017).

Menurutnya, pelibatan tersebut merupakan langkah mundur sebuah reformasi hukum di Indonesia.

“Kalau kita lihat reformasi itu, kan, memisahkan kepolisian dari tentara,” ungkapnya.

Baca: Pelibatan TNI Lewat Revisi UU Terorisme Dinilai Kurang Tepat

Selain itu, kata Isnur, hal tersebut juga menegasikan prestasi kepolisian yang telah diklaim selama ini.

“Pemerintah mengklaim bahwa selama ini penanganan teroris di Indonesia sudah berhasil, dijual kemana-mana, dikampanyekan ke forum internasional,” sambungnya.

Namun sekarang, terangnya, dianggap ada sebuah kegagalan dengan wacana masuknya militer (TNI) dengan mengaturnya lewat Revisi UU Terorisme.

Baca: LSM: Harus Ada Rambu Peran TNI dalam Penumpasan Terorisme

Menurutnya, sudah ada kebijakan bahwa TNI bisa masuk dalam pemberantasan terorisme dengan cara kebijakan politik negara.

“Presiden kasih SK dan lain-lain itu bisa kok, Presiden bisa instruksikan,” tandas Isnur.

Sementara dari sudut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Isnur menegaskan bahwa hal tersebut terdapat asas di dalamnya.

“Yang pertama, jangan sampai ada undang-undang yang bentrok. Nah, ini nanti UU TNI ngaturnya begini, tiba-tiba ada undang-undang yang berbeda,” jelas Isnur.

Baca: Polisi Diminta Ubah Paradigma Penanggulangan Terorisme

Bersama berbagai lembaga lain, YLBHI tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Polisi Diharapkan Tidak Melulu Sebagai Penegak Hukum

Polisi Diharapkan Tidak Melulu Sebagai Penegak Hukum

Penggabungan Kemenhut-Kemen LH dinilai Tidak Efektif

Penggabungan Kemenhut-Kemen LH dinilai Tidak Efektif

daun selasih kandungan

Penelitian: Kandungan Daun Selasih Bermanfaat untuk Obat Penurun Darah Tinggi

Gubernur Anies Baswedan Putuskan Memberlakukan PSBB Berlaku Mulai 14 September 2020

Gubernur Anies Baswedan Putuskan Memberlakukan PSBB Berlaku Mulai 14 September 2020

Azimah Subagijo: MKGR itu Ormas, yang Dilarang Jika Masuk Parpol

Azimah Subagijo: MKGR itu Ormas, yang Dilarang Jika Masuk Parpol

Baca Juga

Berita Lainnya