Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tantangan Kerja Jurnalis Tak Hanya Kekerasan dan Kriminalisasi di Lapangan

INA
Diskusi publik bertema "Ranu dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis" di Hotel Sofyan Inn, Tebet, Jakarta, Ahad (21/05/2017), gelaran Jurnalis Islam Bersatu (JITU).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bekerja sama dengan Pusat Edukasi, Rehabilitasi, dan Advokasi Yayasan Perisai Nusantara Esa menggelar diskusi publik bertema “Ranu dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis” di Hotel Sofyan Inn, Tebet, Jakarta, Ahad (21/05/2017).

Hadir pada kesempatan itu sebagai pembicara Dewan Syuro JITU Mahladi Murni, Pengacara Publik LBH Pers Gading Yonggar, Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Advokat Senior Munarman, dan Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.

Baca: Tangkap Jurnalis, Kepolisian Dinilai Ancam Demokrasi dan Kebebasan Pers

Pada pemaparannya, Gading Yonggar menyatakan, sepanjang 2016 terdapat 83 kasus kekerasan atau penghalang-halangan kerja termasuk kriminalisasi terhadap jurnalis dengan pola beragam, baik fisik maupun verbal.

Namun, Gading mengatakan, tantangan kerja jurnalis jika ditarik lebih dalam tidak hanya mengenai kekerasan dan kriminalisasi di lapangan. Tapi dari hulunya juga terdapat dalam peraturan yang menjadi celah untuk kekerasan dan kriminalisasi tersebut.

“Beberapa terdapat dalam KUHP yang notabene adalah pasal warisan kolonial,” ujarnya.

Ia menyebutkan, regulasi itu di antaranya pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

Baca: Kasus Kriminalisasi terhadap Jurnalis Meningkat, Paling Banyak di DKI

Selain itu, sambungnya, juga pasal lex specialis yang secara eksplisit sama namun menyasar media sosial yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, frasa-frasa dalam pasal-pasal tersebut rancu, multitafsir, dan interpretasi. Serta tidak mempunyai kepastian hukum.

“Dan tidak hanya bisa menyasar jurnalis atau organisasi masyarakat sipil, tapi juga rakyat biasa yang mengkritik pemerintah dapat dikriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” ungkapnya.

Gading mengungkapkan, ruang-ruang kriminalisasi itu terbuka lebar, yang mana kerap kali dimanfaatkan penguasa untuk membungkam suara publik.

“Jadi tantangannya juga di regulasi. Kalau dibiarkan akan banyak Ranu yang lain. Konsekuensinya pasal ini harus dicabut,” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PKS Tegas Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

PKS Tegas Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

Pemerintah Myanmar Enggan Katakan Alasannya Menolak Etnis Rohingya

Pemerintah Myanmar Enggan Katakan Alasannya Menolak Etnis Rohingya

Sosialisasi Kiamat 21 Mei 2011 Menggila

Sosialisasi Kiamat 21 Mei 2011 Menggila

Pemerintah Berencana Ekstradisi Agus Dwikarna

Pemerintah Berencana Ekstradisi Agus Dwikarna

Shalat tarawih dua shift

Parpol Minta Menteri, JK: Ikut Pemilu Capek-Capek Memang untuk Kekuasan

Baca Juga

Berita Lainnya