IRESS Tuntut Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Hentikan Reklamasi

Kepada Presiden Joko Widodo, Marwan mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kejahatan pemerintahan Megawati

IRESS Tuntut Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Hentikan Reklamasi
Marwan Batubara

Terkait

Hidayatullah.com–Dalam seminar “Stop Reklamasi Teluk Jakarta”, Selasa (16/05/2017) kemarin di Senayan, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Ir Marwan Batubara Msc, mengungkapkan sebenarnya kajian ilmiah tentang reklamasi sudah pernah  dilakukan oleh Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Dan kajian itu, katanya, menyimpulkan proyek reklamasi harus dihentikan. “Saya kira kita pantas menuntut Pak Jokowi untuk mengembalikan apa yang sudah dikaji sebelumnya,” tegasnya merespon sikap pemerintah yang kini melanjutkan proyek reklamasi.

Marwan juga menilai para taipan pengembang reklamasi telah melanggar dan melecehkan hukum, mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengangkangi kedaulatan negara. Seandainya penghentian reklamasi, katanya, merugikan mereka, maka itu tanggung jawab mereka.

“Negara dan rakyat tidak pantas ikut menanggung risiko akibat pelanggaran yang mereka lakukan,” ujarnya.

Baca: Soal Reklamasi, Amien Rais Tantang Luhut Adu Data dan Fakta

“Bukan saja mereka harus menanggung kerugian, tapi juga mereka harus diadili karena terlibat KKN,” tambahnya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Marwan mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kejahatan pemerintahan Megawati yang telah memberikan perlindungan berupa surat keterangan lunas dan bebas tuntutan hukum kepada para taipan koruptor BLBI yang telah menguras uang negara dan rakyat atas kejahatan korporasi.

Marwan juga mengkritik KPK yang tidak melanjutkan proses hukum terhadap Ahok dan Aguan, yang berdasarkan fakta persidangan M. Sanusi dan Arieman Wijaya, dinilainya terlibat dalam dugaan kasus korupsi reklamasi.  Menurutnya, KPK mencari-cari jalan untuk tidak mengusut kasus tersebut.

Baca: Pakar Kelautan ITB: Reklamasi Menenggelamkan Jakarta

“Ada apa dengan KPK? Apakah pimpinan KPK terpengaruh atau malah termasuk jaringan oligarki pengusaha-pengusaha, sehingga harus melindungi Ahok dan oknum-oknum taipan,” katanya.

Terakhir, selain menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perpres untuk menghentikan reklamasi, Marwan juga  meminta Presiden Jokowi  untuk mengendalikan menteri di bawahnya, tak terkecuali Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Ini sekaligus untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi itu memang adalah presiden kita,” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta seminar.*/Andi R

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !