Tarif Dasar Listrik Naik, Pimpinan DPR: Rakyat Kecil Makin Menjerit

Terang Fahri, yang juga dikeluhkan oleh para buruh adalah kenaikan TDL yang ketiga kali sejak rezim Presiden Joko Widodo, yang dinaikkan tepat pada 1 Mei 2017, merupakan kado paling pahit Jokowi untuk buruh dan rakyat miskin.

Tarif Dasar Listrik Naik, Pimpinan DPR: Rakyat Kecil Makin Menjerit
JP
Fahri Hamzah.

Terkait

Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) adalah sinyal tanda bahaya untuk pemerintah. Sekaligus membuat rakyat kecil makin menjerit.

Hal itu ia sampaikan saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/05/2017).

“Semua mengeluh dan marah. Ada berita soal rakyat bunuh diri karena tak mampu membayar listrik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, kata Fahri, para buruh mengadukan beberapa permasalahan soal kenaikan TDL. Di antaranya bahwa sekitar 19 juta pelanggan listrik PLN dengan pengguna golongan 900 VA mengalami kenaikan 30 persen dari harga semula.

Baca: Karena Listrik Padam…

Selain itu, kenaikan TDL membuat beban hidup rakyat semakin meningkat dan daya beli menurun.

“Listrik dasar (900 VA) merupakan salah satu dari 60 item dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) rakyat kecil. Harusnya tidak boleh naik,” ungkapnya.

Selanjutnya, terang Fahri, yang juga dikeluhkan oleh para buruh adalah kenaikan TDL yang ketiga kali sejak rezim Presiden Joko Widodo, yang dinaikkan tepat pada 1 Mei 2017, merupakan kado paling pahit Jokowi untuk buruh dan rakyat miskin.

Kepada para buruh, Fahri menyampaikan, pihaknya menawarkan satu langkah bersama antara buruh dengan DPR. Yakni berupa keseriusan untuk memiliki database dasar hidup buruh dan berbagai masalahnya agar menjadi dasar advokasi DPR RI.

Baca: Pak Presiden dan Tipuan Bernama ‘Merakyat’

“Kedua, kita harus memiliki alert system (sistem peringatan. Red) yang menjadi acuan buruh. Pemerintah gagal atau sukses tidak ada ukurannya. Problemnya, buruh kalau tidak demonstrasi tidak dianggap ada,” jelasnya dalam rilis yang diterima hidayatullah.com.

Kemudian, sambungnya, angket yang diusulkan para buruh bisa diberlakukan kalau ada dugaan pelanggaran undang-undang. Untuk itu, perlu pengkajian lebih dalam mengenai sumber kesalahan pemerintah soal kenaikan TDL ini.

“DPR akan serius menyelesaian masalah ini,” pungkas Fahri.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !