Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

KontraS: Pembubaran Ormas Harusnya Jalan Terakhir

hidayatullah.com/Yahya G Nasrullah
Koordinator KontraS, Yati Andriyani (berjilbab)
Bagikan:

Hidayatullah.com – Komisi untuk Orang Hilan dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, skenario pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tidak dengan suatu alasan yang kuat.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani mengungkapkan, negara memang mempunyai kewenangan membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan berserikat. Tetapi pembatasan itu harus dilakukan dengan prasyarat yang ketat dan argumen yang kokoh.

Baca: Anggota DPR: Pembubaran HTI akan Menarik Jarum Sejarah Bangsa ke Masa Orde Baru

Namun, menurutnya, pembubaran suatu organisasi harusnya upaya terakhir (the last resort) yang memungkinkan ditempuh negara.

“Itupun dengan catatan negara memiliki model penegakan hukum yang efektif sebelum upaya the last resort ini ditempuh,” ujarnya di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (09/05/2017).

Baca:  Dilema Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Sedangkan, terang Yati, dalam kasus rencana pembubaran HTI oleh Menko Polhukam, KontraS tidak melihat praktik penegakan hukum yang teruji dan konsisten dalam isu pengelolaan dinamika hak berorganisasi di Indonesia.

“Karena kalau tidak dipenuhi, kerentanan subjektivitas penguasa akan mudah terjadi,” ungkapnya.

“Dan kita akan kembali lagi kepada suatu rezim yang dengan mudah dan tanpa aturan hukum maka sebuah organisasi dapat dibubarkan,” tandas Yati.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Menyalahi Konstitusi

Petinggi Polri Jadi Plt Gubernur, Pakar Hukum: Menyalahi Konstitusi

Cak Nun:  “Saya Tidak Mempertanggungjawabkan Apa-apa”

Cak Nun: “Saya Tidak Mempertanggungjawabkan Apa-apa”

Cegah Syiah, Populerkan Bayi Nama Khulafaur Rasyidin

Cegah Syiah, Populerkan Bayi Nama Khulafaur Rasyidin

Inilah Poin-Poin Dedi Mulyadi yang Dianggap Menodai Islam

Inilah Poin-Poin Dedi Mulyadi yang Dianggap Menodai Islam

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1435H Hari Ahad, 29 Juni 2014

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1435H Hari Ahad, 29 Juni 2014

Baca Juga

Berita Lainnya