Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Didin Hafidhuddin Seru Massa Aksi 55 Awasi Peradilan Ahok

azzam
Wakil Ketua Wantim MUI, Didin Hafidhuddin, berorasi pada Aksi 55 di Jakarta, Jumat (05/05/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Usai menemui Mahkamah Agung (MA), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Didin Hafidhuddin menyampaikan orasi kepada massa Aksi 55 di Jakarta Pusat, Jumat (05/05/2017).

Ia mengungkapkan adanya berbagai macam kejanggalan terjadi pada proses peradilan Ahok. Salah satunya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menurutnya seperti bermain-main dengan hukum. Seperti diketahui, JPU tidak menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Karenanya, Didin mendorong Majelis Hakim untuk memutuskan kasus Ahok dengan hati nurani. “Tanpa bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk oleh kekuasaan,” tegasnya.

Baca: Orasi Aksi 55, Habib Rizieq Optimistis Ahok Dihukum 5 Tahun Penjara

Baca: Majelis Hakim Diingatkan Perlunya Penista Agama Dihukum Maksimal

Ia menyeru massa aksi untuk mengawasi proses peradilan Ahok. Sebab, ujarnya, Majelis Hakim diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk memutuskan perkara berdasarkan hati nurani, fakta-fakta di persidangan, dan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Jika hukum tidak ditegakkan secara adil, Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) ini khawatir bangsa Indonesia akan hancur.

“Kehancuran suatu bangsa bukan karena kemiskinan dan kefakiran, tetapi karena diskriminasi dalam bidang hukum,” ungkap Ketua Dekan Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor ini.

Didin tidak mau hal itu terjadi. Ia tetap menginginkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Maka kewajiban kita semua untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!” tutupnya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Hoax Muncul Akibat Hilangnya Kredibelitas terhadap Media Mainstream

Hoax Muncul Akibat Hilangnya Kredibelitas terhadap Media Mainstream

Arab Saudi akan Bangun Pusat Studi Islam Internasional di Malang

Arab Saudi akan Bangun Pusat Studi Islam Internasional di Malang

MK Batalkan Uji Materi UU Pornografi, Bali Tolak Laksanakan

MK Batalkan Uji Materi UU Pornografi, Bali Tolak Laksanakan

Diyakini, Ketahanan Keluarga Kunci Cegah Penyimpangan Seksual

Diyakini, Ketahanan Keluarga Kunci Cegah Penyimpangan Seksual

Terkait Rohingya, NU: Pemerintah Perlu Lebih Tegas atas Myanmar

Terkait Rohingya, NU: Pemerintah Perlu Lebih Tegas atas Myanmar

Baca Juga

Berita Lainnya