Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Anggota DPR: Jaksa Agung Kader Partai, Peradilan Ahok Tak Independen

change.org
Gambar pada petisi online KAMMI desak Jokowi copot Jaksa Agung Prasetyo.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Komisi III DPR RI, HR Muhammad Syafi’i menilai, peradilan kasus terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan tidak independen.

Karena, kata dia, Jaksa Agungnya, yaitu Prasetyo, adalah kader salah satu partai politik.

Harusnya, kata Syafi’i, Jaksa Agung berasal dari kalangan profesional, bukan kader partai.

“Jaksa Agung ini wajib segera diganti,” tegasnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Ahad (30/04/2017).

Baca: Petisi KAMMI Desak Jokowi Copot Jaksa Agung Prasetyo

Selain itu, ia menilai,tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas terdakwa penistaan agama, Ahok, sangat memalukan dunia hukum, menistakan negara hukum, dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Sebabnya JPU tidak menuntut Ahok dengan pasal 156 a tentang penodaan agama.

“Yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas tidak berdasar hukum, tapi desain dari order pihak-pihak tertentu yang hari ini membuat aparat hukum kita tergadai dan terbelenggu,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, terkait kasus Ahok itu, Jaksa Agung Prasetyo mengklaim bahwa jaksa telah melakukan tugas sesuai dengan koridor. Dia meminta seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca: Terkait JPU Kasus Ahok, Presiden Didesak Copot Jaksa Agung Prasetyo

“Biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan koridornya sendiri,” ujar Prasetyo, Kamis (27/04/2017) dikutip Detik.com.

Menurut Prasetyo, penegak hukum memang sudah seharusnya independen.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Beberapa Nama Capim KPK Dinilai Berpotensi Timbulkan Masalah

Beberapa Nama Capim KPK Dinilai Berpotensi Timbulkan Masalah

Pesan UAS kepada Generasi Milenial: Jadilah Youtuber Syariah

Pesan UAS kepada Generasi Milenial: Jadilah Youtuber Syariah

Menko Polhukam Mahfud terkait Uighur: Kita Pakai Diplomasi Lunak

Menko Polhukam Mahfud terkait Uighur: Kita Pakai Diplomasi Lunak

Aksi Jurnalis Desak Menkopolhukam-Panglima TNI Tindak Tegas Penganiaya Wartawan

Aksi Jurnalis Desak Menkopolhukam-Panglima TNI Tindak Tegas Penganiaya Wartawan

PKS: Luar Biasa Perppu Covid-19, Beri Kekebalan Hukum, Rawan Penyelewengan Anggaran

PKS: Luar Biasa Perppu Covid-19, Beri Kekebalan Hukum, Rawan Penyelewengan Anggaran

Baca Juga

Berita Lainnya