Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Terkait JPU Kasus Ahok, Presiden Didesak Copot Jaksa Agung Prasetyo

Widodo S. Jusuf/ANTARA
Jaksa Agung Prasetyo.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah (Sulteng), Fery, mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Jaksa Agung Prasetyo.

Desakan itu terkait tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atas terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Fery menilai pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) gagal dalam menegakkan supremasi hukum, karena hukum berjalan sesuai kehendak penguasa.

“Hal itu terbukti dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima hidayatullah.com Jakarta, Sabtu (22/04/2017).

 Baca: Pemuda Muhammadiyah Kalbar: Hasil Pilkada Tak Boleh Pengaruhi Kasus Ahok

Hal itu, sambungnya, sebagai bukti indikasi bahwa proses hukum Ahok ini terlalu diintervensi oleh penguasa.

Fery sangat menyesalkan sikap JPU yang hanya menuntut terdakwa Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dan masa percobaan 2 tahun.

Padahal, terangnya, dalam surat edaran MA Nomor 4/1964, jelas ada instruksi untuk menghukum berat mereka yang menghina agama tertentu.

Ia mencontohkan selama ini para terdakwa kasus penodaan agama yang dituntut maksimal, seperti Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden, dan Ahmad Musadek, yang rata-rata dituntut maksimal.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Sumut: Semua Berprasangka, Ada Kekuatan Besar Lindungi Ahok

Itu artinya penegakan hukum tidak berjalan baik, bahkan cenderung dirusak oleh mereka yang sedang berkuasa, lanjutnya.

Untuk itu, Fery mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung Prasetyo.

Ia menilai Jaksa Agung tidak mampu memberikan pembinaan bagi anak buahnya dalam melihat secara objektif kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

“Kalau tidak ada intervensi, maka sebaiknya Presiden copot pimpinan jaksa itu, ya Jaksa Agung harus dicopot,” tandasnya.

Fery berharap agar Majelis Hakim bisa tegas dalam memutuskan vonis terhadap terdakwa Ahok.

“Jangan sampai rakyat mencari keadilan sendiri di luar sana,” tutupnya.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Reuni 212 Dimulai dengan Shalat Tahajud di Lapangan Monas

Reuni 212 Dimulai dengan Shalat Tahajud di Lapangan Monas

Ini Kata Jimly soal Klaim AS atas Baitul Maqdis

Ini Kata Jimly soal Klaim AS atas Baitul Maqdis

Mensos: Pernikahan Siri Harus Teradministrasikan

Mensos: Pernikahan Siri Harus Teradministrasikan

Dunia Harus Desak China atas Kejahatan pada Uighur

Dunia Harus Desak China atas Kejahatan pada Uighur

Kemenag Upayakan Menyatukan Kalender Hijriyah

Kemenag Upayakan Menyatukan Kalender Hijriyah

Baca Juga

Berita Lainnya