Kamis, 18 Februari 2021 / 6 Rajab 1442 H

Nasional

Komisi II DPR Desak Panwaslu Tindak Tegas Pembagian Sembako di Masa Tenang

Zainal/hidayatullah.com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al-Muzzammil Yusuf pada seminar AILA (26/09/2016).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mendesak Panwaslu DKI Jakarta menindak tegas tim sukses, relawan, dan pendukung calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI yang membagikan sembako murah secara besar-besaran di hari tenang Pilkada DKI.

“Panwaslu harus tegas. Tidak boleh tutup mata. Pembagian sembako murah dengan harga yang tidak wajar yang dibagikan secara besar-besaran pada masa tenang adalah bagian dari politik uang yang dilarang berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” tegas Muzzammil kepada hidayatullah.com Jakarta, Senin (17/04/2017).

Baca: Anies: Kalau Pilkada tidak Bersih Bagaimana Pemerintahannya Bersih

Jika politik uang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, lanjutnya, maka dapat dilakukan pembatalan pasangan calon berdasarkan Pasal 73 jo 135A Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

“Iya paslon dapat dibatalkan. Jika terbukti politik uang atau bantuan itu dilakukan oleh tim sukses, relawan, dan pendukung Paslon secara terstruktur, sistematis, dan masif disebarkan. Apalagi di masa tenang,” ungkapnya.

Kepada penegak hukum, terutama jajaran kepolisian, Muzzammil mendesak agar bersikap profesional, adil, dan netral dalam Pilkada DKI Jakarta.

Baca: Mantan Wakil Ketua KPK: Bagi-bagi Sembako Saat Pilkada Sama dengan Korupsi

Ia mempertanyakan, apakah benar oknum aparat kepolisian langsung yang mengawal sembako murah pasangan Ahok-Djarot.

“Jika benar maka ini jelas merusak citra kepolisian sebagai aparatur sipil negara,” tegasnya. Ruang lingkup tugas Komisi II DPR antara lain pemilu.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Yogyakarta Siap Berlakukan Kawasan Tanpa Rokok, Pelanggar  Bisa Didenda Rp7,5 Juta

Yogyakarta Siap Berlakukan Kawasan Tanpa Rokok, Pelanggar Bisa Didenda Rp7,5 Juta

ICRS: Dakwahtaintmen Dinilai Jadi Penyebaran Masalah Pribadi dan Aib

ICRS: Dakwahtaintmen Dinilai Jadi Penyebaran Masalah Pribadi dan Aib

Demi Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, BKsPPI Desak Pencabutan Perppu Ormas

Demi Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, BKsPPI Desak Pencabutan Perppu Ormas

Soal Pemimpin, Bakomubin: Semoga Muslim Jakarta Paham Kewajiban Agamanya

Soal Pemimpin, Bakomubin: Semoga Muslim Jakarta Paham Kewajiban Agamanya

RSIA Zainab Pekanbaru Bentuk Tim Bersih-bersih Masjid

RSIA Zainab Pekanbaru Bentuk Tim Bersih-bersih Masjid

Baca Juga

Berita Lainnya