Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kadivhumas Polri: Sidang Lanjutan Kasus Ahok Mutlak Keputusan Majelis Hakim

BNPT Radikalisme Menurun muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri saat penetapan Ahok sebagai tersangka penistaan agama.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (11/04/2017) mendatang, merupakan mutlak keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M Iriawan meminta PN Jakut untuk menunda sidang lanjutan kasus Ahok tertanggal 4 April 2017.

Baca: Pakar Hukum Pidana: Kapolda dan Jaksa Agung Campuri Kewenangan Hakim

Kepolisian beralasan penundaan jadwal sidang untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban warga DKI Jakarta menjelang pemungutan suara putaran kedua, 19 April mendatang.

Kadivhumas Boy Rafli mengatakan, kepolisian akan lebih memperkuat pengamanan pada sidang kasus Ahok, Selasa pekan depan itu.

“Keamanan akan lebih kuat, lebih fokus, dan lebih ekstra,” ujar Boy usai seminar dan lokakarya “Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila dan Negara Agama” di Jakarta, Sabtu (08/04/2017) dikutip Antara.

Baca: Anggota Komisi III DPR: Jangankan Kapolda, Presiden pun Tak Bisa Tunda Persidangan

Boy mengatakan pengamanan tetap menjadi prioritas kepolisian untuk menjaga ketertiban.

“Keamanan tetap dijalani. Kepolisian akan tetap mengamankan semua proses persidangan, proses pilkada (pemilihan kepala daerah),” ujarnya.

Diketahui, Kapolda Metro Iriawan menyarankan PN Jakut agar menunda sidang lanjutan kasus Ahok menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua.

Baca: Penundaan Pembacaan Tuntutan Ahok, IPW: Polisi jangan Terlibat Politik Praktis

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengklaim, “Surat itu merupakan surat biasa dan wajar apabila kepolisian mengirimkan surat berkaitan hal tersebut,” ujarnya di Jakarta, Kamis (08/04/2017).

Sikap Kapolda tersebut menuai kontroversi dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan pakar hukum pidana.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Keluarga Tampik Isu Soal Abubakar Baasyir Meninggal

Keluarga Tampik Isu Soal Abubakar Baasyir Meninggal

Bawaslu: Janji Pembangunan Peserta Pemilu bentuk Politik Uang

Bawaslu: Janji Pembangunan Peserta Pemilu bentuk Politik Uang

Perguruan Tinggi Dapat Menjadi Ujung Tombak Inovasi Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi Dapat Menjadi Ujung Tombak Inovasi Keuangan Syariah

Kapolri Sebut Indonesia Negara Produsen Narkoba

Kapolri Sebut Indonesia Negara Produsen Narkoba

KontraS Sebut Densus Lakukan Judicial Killing

KontraS Sebut Densus Lakukan Judicial Killing

Baca Juga

Berita Lainnya