Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pakar Hukum Pidana: Kapolda dan Jaksa Agung Campuri Kewenangan Hakim

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Suasana sidang ke-12 kasus Ahok di Auditorium Kementan, Ragunan, Jaksel, Selasa (28/02/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Surat permintaan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan yang menginginkan penundaan sidang terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), baru-baru ini disetujui oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

Hal ini kemudian menuai kontroversi. Menanggapi ini, pakar hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita menilai Kapolda dan Jaksa Agung telah mencampuri kewenangan hakim.

Secara hukum, terangnya, pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan tiap institusi penegak hukum sudah jelas. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa melakukan penuntutan, dan Hakim memeriksa di pengadilan.

“Kalau kita mengikuti hukum acara pidana, tidak ada kewenangan setiap institusi untuk mencampuri institusi yang lain,” tegasnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Ahad (09/04/2017).

Baca: Anggota Komisi III DPR: Jangankan Kapolda, Presiden pun Tak Bisa Tunda Persidangan

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini heran dengan alasan Kapolda Iriawan yang meminta penundaan sidang Ahok karena keamanan dan ketertiban.

Sebab sudah menjadi tugas polisi mengamankan persidangan. Kalau alasannya begitu, kata Romli, “Buat apa ada polisi.”

Selain itu menurutnya, alasan polisi ini tidak masuk akal karena sebelumnya polisi berhasil mengamankan jalannya Aksi Bela Islam jutaan umat Islam di Monas, Jakarta.

Baca: Penundaan Pembacaan Tuntutan Ahok, IPW: Polisi jangan Terlibat Politik Praktis

Terkait sikap Jaksa Agung Prasetyo, Romli memandang, Jaksa Agung semestinya tidak perlu berkomentar ke publik soal surat Kapolda ini. Sebab kejaksaan tidak ada urusan dengan keamanan dan ketertiban.

Sikap Jaksa Agung ini, menurut Romli, “Kurang etis, enggak bagus.”

Terakhir Romli mengingatkan, jika majelis hakim menuruti kemauan Kapolda menunda persidangan Ahok, maka mereka telah membuka celah institusi penegak hukum lain dengan alasan keamanan dan ketertiban, bisa menunda, mempengaruhi, dan mencampuri persidangan.

“Kekuasaan kehakiman itu independen,” pesannya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Komnas HAM Desak Kekerasan Bom Diusut Tuntas

Komnas HAM Desak Kekerasan Bom Diusut Tuntas

Mesir Pulangkan Idris Sardi

Mesir Pulangkan Idris Sardi

Kemkominfo: Stop Konsumsi Pornografi Hindari Kerusakan Sel Otak

Kemkominfo: Stop Konsumsi Pornografi Hindari Kerusakan Sel Otak

Ulama Besar Ilmu Qira’at Mesir Hadiri Daurah Tajwid Indonesia

Ulama Besar Ilmu Qira’at Mesir Hadiri Daurah Tajwid Indonesia

Harus Dibedakan antara Toleransi dan Penyimpangan Akidah

Harus Dibedakan antara Toleransi dan Penyimpangan Akidah

Baca Juga

Berita Lainnya