Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Gunakan Dana Non-Budgeter, Fahri Hamzah Sebut Ahok dalam Pusaran Korupsi

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, konsep pembiayaan non-budgeter yang diterapkan Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat berbahaya dan rentan menjadi korupsi.

Menurutnya, Ahok tidak memahami bahwa pembiayaan, anggaran, atau belanja publik, tidak mengenal sumber pembiayaan non-APBD/APBN.

“Dan kemampuan pejabat publik melobi agar pengusaha membiayai fasilitas publik bukan prestasi tapi kolusi,” tulisnya melalui akun Twitter-nya, Rabu (29/03/2017).

Baca: Tagar #AhokDewaKorupsi Jadi Trending Topic Indonesia

Fahri menjelaskan, dalam meminta pengembang atau swasta untuk membangun fasilitas publik, harus melalui pembahasan di DPRD dan masuk dalam APBD.

“Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak anda bangun infrastruktur publik gunakan dana korporasi (perusahaan. Red) tanpa pembahasan di DPRD,” paparnya.

Dalam sistem anggaran publik, terangnya, tidak ada satu rupiah pun dana yang diterima atau digunakan tanpa melalui proses politik di DPRD.

“Anda bisa saja katakan ini sukses membuat perusahaan swasta bangun daerah, tapi tanpa pembahasan di DPRD anda mungkin terima lebih,” tukas Fahri.

Baca: FPI Laporkan Dugaan Tiga Kasus Korupsi yang Dilakukan Ahok Ke Polda Metro Jaya

Bahkan, meskipun seorang kepala daerah adalah orang yang kaya raya, imbuhnya, tetap tidak boleh menggunakan uang pribadi untuk membiayai program pemerintahan.

Jika ingin membangun infastruktur dengan dana pribadi, lanjutnya, maka uang tersebut harus dimasukkan melalui pos dana hibah di APBD.

“Korupsi adalah cabang KKN, termasuk karena tidak ada skema pembiayaan publik dari sumber yang tak disepakati dalam APBD,” ungkap Presiden Keluarga Alumni KAMMI ini melalui akun @fahrihamzah.

Baca: Wakil Ketua DPR: Proses Hukum Ahok Lebih Baik Dipercepat

Fahri menekankan, mungkin dengan menggunakan dana non-budgeter bisa mempercepat pembangunan atas nama rakyat. Tetapi uang itu bisa jadi berasal dari sisa sogok perizinan tertentu dan untuk pencitraan sebagian kecil.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Muhammadiyah: Wajar Umat Marah atas Pembakaran ‘Bendera Tauhid’

Muhammadiyah: Wajar Umat Marah atas Pembakaran ‘Bendera Tauhid’

Hari Nasional KSA ke-87 Digelar di Jakarta, Hubungan RI-Saudi Diharapkan Semakin Baik

Hari Nasional KSA ke-87 Digelar di Jakarta, Hubungan RI-Saudi Diharapkan Semakin Baik

Kutuk Pengeboman, Muhammadiyah Dukung Sri Lanka Pulihkan Keadaan

Kutuk Pengeboman, Muhammadiyah Dukung Sri Lanka Pulihkan Keadaan

Politisi PDIP Ingatkan Media Massa Berperan Jaga Kestabilan Bangsa

Politisi PDIP Ingatkan Media Massa Berperan Jaga Kestabilan Bangsa

Puluhan Santri Darul Qur’an Lakukan Aksi Bersih-bersih Sampah di Istiqlal

Puluhan Santri Darul Qur’an Lakukan Aksi Bersih-bersih Sampah di Istiqlal

Baca Juga

Berita Lainnya