Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kritisi Peradilan Indonesia, Dahnil: Politik Uang Harus Dihentikan

Ali Muhtadin/hidayatullah.com
[ILUSTRASI] Peradilan di Indonesia.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Bekerja sama dengan Indonesia Institute for Social Development (IISD), PP Pemuda Muhammadiyah menggelar diskusi Madrasah Anti Korupsi (MAK) Seri 14 bertema “Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (30/03/2017).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak mengatakan bahwa stigma peradilan di Indonesia sangat luar biasa.

“Mafia peradilan dimana-mana,” ungkapnya saat ditemui hidayatullah.com usai acara tersebut.

Praktik politik uang (money politic) seperti itu, kata dia, harus dihentikan.

Baca: Ketua MK Tegaskan Sistem Hukum Indonesia Harus Disinari Sinar Ketuhanan

Selama ini, kata Dahnil, peradilan hanya dianggap sebagai lembaga yang pengawasannya masih minim.

Karenanya, ia mengatakan, dengan inisiasi undang-undang jabatan hakim, merupakan momentum untuk melakukan pengawasan terhadap profesi kehakiman. Serta sebagai proses pengawasan yang tersebar.

“Sehingga wewenang KY (Komisi Yudisial) ditambah tidak hanya soal etik saja,” lanjut Dahnil.

Pada diskusi itu turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman dan Pakar Hukum Todung Mulya Lubis.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

1 Anggota JAT dan 4 Terdakwa Kasus Cibiru Dituntut 8 tahun Penjara

1 Anggota JAT dan 4 Terdakwa Kasus Cibiru Dituntut 8 tahun Penjara

Komnas KDM Desak Pemerintah Bentuk Komisi Independen

Komnas KDM Desak Pemerintah Bentuk Komisi Independen

Wahdah Galang Setengah Milyar untuk Palestina

Wahdah Galang Setengah Milyar untuk Palestina

MUI: Larangan Haji Berkali-kali Tidak Terkait Hukum

MUI: Larangan Haji Berkali-kali Tidak Terkait Hukum

KAMMI Mengutuk Pengeboman Sri Lanka

KAMMI Mengutuk Pengeboman Sri Lanka

Baca Juga

Berita Lainnya