PP Pemuda Muhammadiyah: Memisahkan Agama dan Politik Tidak Pancasilais dan Tak Sesuai UUD 1945

Dan jangan lupa, kata Dahnil, Presiden RI pertama Soekarno saja berusaha menyatukan agama dengan politik.

PP Pemuda Muhammadiyah: Memisahkan Agama dan Politik Tidak Pancasilais dan Tak Sesuai UUD 1945
Ali Muhtadin/hidayatullah.com
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak, usai acara diskusi di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (30/03/2017).

Terkait

Hidayatullah.com– Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta pemisahan urusan agama dari politik, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil A Simanjuntak mengatakan, pernyataan tersebut tidak Pancasilais dan tidak sesuai UUD 1945.

“Bayangkan dalam UUD 1945 kalimat pertama adalah ‘berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata’ala’. Itu agamais,” ungkapnya saat hidayatullah.com temui usai sebuah acara diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/03/2017).

Baca: Wasekjen MUI: Islam Mengatur Segala Hal Termasuk Urusan Negara

Bahkan, sambungnya, dalam Pancasila pada sila pertama itu menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan jangan lupa, kata Dahnil, Presiden RI pertama Soekarno saja berusaha menyatukan agama dengan politik.

“Itu yang Bung Karno inisiasi; nasionalis, agama, dan komunis, Nasakom,” lanjut Dahnil.

Baca: Ketua Umum MUI: Agama-Politik tidak Mungkin Dipisahkan

Apalagi, Dahnil menyatakan bahwa di Indonesia semua orang beragama, bahkan semua langkah keluar dari rumah itu terkait dengan agama.

“Semua diatur oleh agama, agama itu menjadi etika dalam kehidupan kita, termasuk dalam politik,” tutupnya.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !