Kasus Korupsi E-KTP

Masifnya Perilaku Amoral seperti Korupsi, Perlu Keseriusan Pemerintah

Atas fenomena itu, Pemerintah diminta lebih mengutamakan pembangunan karakter anak bangsa. "Kami meminta pemerintah melakukan ikhtiar yang sangat serius, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap tindakan korupsi."

Masifnya Perilaku Amoral seperti Korupsi, Perlu Keseriusan Pemerintah
Muhammad Abdus Syakur/Hidayatullah.com
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, pucuk pemerintahan Indonesia saat ini.

Terkait

Hidayatullah.com– Banyaknya perilaku amoral dan nir-adab yang dinilai sangat memalukan dalam skala masif akhir-akhir ini di Indonesia dirasa memprihatinkan.

Misalnya, ungkap Ketua Dewan Presidium Gerakan Indonesia Beradab (GIB) Bagus Riyono, adalah perilaku rasuah para pejabat yang tidak menggambarkan tanda-tanda semakin berkurang.

Yang terbaru, imbuhnya, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Diketahui kasus ini menimbulkan kerugiaan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Atas fenomena itu, GIB meminta Pemerintah agar lebih mengutamakan pembangunan karakter anak bangsa. “Kami meminta pemerintah melakukan ikhtiar yang sangat serius, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap tindakan korupsi,” ujar Bagus dalam keterangan tertulis kepada hidayatullah.com di Jakarta baru-baru ini.

Baca: KPK Diminta tidak Tebang Pilih, Usut Tuntas Kasus Korupsi e-KTP

Hal itu, kata dia, demi membentuk masyarakat yang bermoral dan beradab sehingga akan berdampak jangka panjang.

Contoh lain perilaku amoral dan nir-adab yang diungkapkan Bagus adalah muatan lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender atau LGBT yang menurutnya hendak disusupkan kepada anak bangsa melalui tayangan film Beauty and The Beast.

Atau, imbuhnya, melalui aksi-aksi propaganda LGBT yang bertopeng nilai-nilai HAM, kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan sebagainya.

Pembangunan Karakter di Berbagai Bidang

Terkait pembangunan karakter anak bangsa, Bagus mengatakan, hal itu mesti diupayakan di berbagai bidang.

Baik secara legislatif di bidang perundangan pengelolaan anggaran, secara yudikatif di bidang penegakan hukum, maupun secara eksekutif di bidang pengadaan dan pelaksanaan program, paparnya.

Ujungnya, terang Bagus, pemerintah diharapkan mengakhiri segera orientasi pendidikan yang sekadar berfokus pada; pendidikan persekolahan, pergantian kurikulum tanpa akhir, berbasis pada pencapaian akademik semata, dan berkiblat pada keberhasilan yang materialistis.

Baca: People Power Melawan Megakorupsi

“Seharusnya falsafah dan sistem pendidikan berorientasi pada pendidikan nilai dan keberadaban, berbasis pada keimanan, berkiblat pada agama dan kearifan bangsa, dan makin menguatkan peran masyarakat dan keluarga,” pungkasnya.

GIB merupakan wadah gerakan dari kumpulan 203 organisasi yang peduli dan fokus terhadap perbaikan nilai-nilai keadaban di tengah masyarakat.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !