Sabtu, 27 November 2021 / 22 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

PKS: Penegak Hukum Jangan Bermain Politik dan Hentikan Kriminalisasi Ulama

Presiden PKS Dr Muhammad Sohibul Iman
Bagikan:

Hidayatullah.com–Proses hukum terhadap sejumlah ulama oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan serius dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mendesak agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) V PKS yang digelar di kantor DPP PKS Jalan Tb Simatupang, Jakarta, Sabtu (04/03) hingga Ahad (05/03/2017).

“Jangan sampai ada upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini,” ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers MMS V PKS.

Baca: Kapolri Diminta Hentikan Praktik Penistaan dan ‘Kriminalisasi’ Ulama oleh Siapapun

Sohibul Iman menyebutkan MMS V PKS mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak melakukan upaya kriminalisasi terhadap kalangan ulama dan seluruh warga negara Indonesia.

Dia menekankan aparat penegak hukum haruslah bertindak secara adil, transparan, konsisten dan profesional.

Baca: Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS Ganti Wajah Baru

Lebih lanjut dia menegaskan, agar proses politik tidak mengintervensi penegakan hukum.

“Dan sebaliknya penegak hukum agar tidak bermain politik agar tegakknya hukum yang adil,” tukasnya.*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Baghdad Hancur, Islam Terancam Kehilangan Warisan Bersejarah

Baghdad Hancur, Islam Terancam Kehilangan Warisan Bersejarah

Habib Rizieq Serukan Umat Islam Jaga Persatuan

Habib Rizieq Serukan Umat Islam Jaga Persatuan

Deklarasi NU Garis Lurus Dukung Prabowo-Sandi

Deklarasi NU Garis Lurus Dukung Prabowo-Sandi

Gerakan Indonesia Beradab Minta Penegak Hukum segera Menahan Ahok

Gerakan Indonesia Beradab Minta Penegak Hukum segera Menahan Ahok

Pemerintah dan DPR Ubah RUU HIP Jadi RUU BPIP, Puan Minta Polemik Diakhiri

Pemerintah dan DPR Ubah RUU HIP Jadi RUU BPIP, Puan Minta Polemik Diakhiri

Baca Juga

Berita Lainnya