Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Anggota Ombudsman: Presiden Wajib Berhentikan Ahok

Ali Muhtadin/hidayatullah.com
Anggota Ombudsman RI, Laode Ida.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, menanggapi sikap pemerintah yang belum juga memberhentikan sementara terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

La Ode menyatakan, penonaktifan kepala daerah merupakan kewajiban dari presiden yang diatur undang-undang (UU).

“Itu kewajiban presiden menonaktifkan Ahok. Tegas itu diatur Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2004,” katanya kepada hidayatullah.com di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Selasa (21/02/2017).

“Aksi 212 Jilid II”, Ribuan Umat Islam Sambangi DPR Desak Ahok Diberhentikan

Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Tenggara ini menyebutkan bahwa untuk memberhentikan Ahok dari jabatanya sudah memenuhi syarat formil.

“Syaratnya, pertama itu dia didakwa 5 tahun. Kedua, dia sebetulnya sudah terdakwa karena tersangka itu,” lanjutnya.

La Ode juga menyatakan bahwa semua kepala daerah yang bermasalah itu potensial melakukan maladministrasi berikutnya.* Ali Muhtadin

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PBM Izin Rumah Ibadah Dibuat Majelis Agama, Kenapa Dituding Penyebab Kasus Singkil?

PBM Izin Rumah Ibadah Dibuat Majelis Agama, Kenapa Dituding Penyebab Kasus Singkil?

BPIH Ditetapkan Rp 30.771.900

BPIH Ditetapkan Rp 30.771.900

Menjaga Kesehatan Bagian dari membangun Peradaban Islam

Menjaga Kesehatan Bagian dari membangun Peradaban Islam

AILA Ingatkan Bahaya Pendidikan Seks Konsensual karena Justru Membuka Ruang Kejahatan Seksual

AILA Ingatkan Bahaya Pendidikan Seks Konsensual karena Justru Membuka Ruang Kejahatan Seksual

Pelibatan TNI Lewat Revisi UU Terorisme Dinilai Kurang Tepat

Pelibatan TNI Lewat Revisi UU Terorisme Dinilai Kurang Tepat

Baca Juga

Berita Lainnya