Pakar Hukum UI: Kasus Pencucian Uang GNPF Dipaksakan dan Ada Unsur Politisasi

Kasus yang menyeret Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas, dan Ketua GNPF Bachtiar Nasir dinilai cenderung ada unsur politisasi

Pakar Hukum UI: Kasus Pencucian Uang GNPF Dipaksakan dan Ada Unsur Politisasi
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo

Terkait

Hidayatullah.com – Pakar Hukum dari Universitas Indonesia, Heru Susetyo menilai, kasus hukum yang menyasar GNPF MUI dengan tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkesan dipaksakan.

Ia menjelaskan, untuk mengatakan sebagai TPPU, harus ada predicate crime atau tindak pidana awalnya terlebih dahulu.

“Sekarang tidak jelas tindak pidananya apa,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (16/02/2017).

Baca: Kuasa Hukum Adnin: Tak Ada Kejahatan Yayasan, Salurkan Dana Infaq Kok Dituding Pencucian Uang

Mengenai tuduhan tentang UU Yayasan, Heru menilai, hal itu juga tidak tepat. Ia melihat, sumbangan ke GNPF tidak mengalir ke perorangan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk umat.

“Tidak ada penggelapan atau pencucian uang,” jelasnya.

Baca: Ketua Justice For All: Saya tak Paham Salah Saya Apa

Karenanya, pendiri Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) ini mengungkapkan, kasus yang menyeret Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas, dan Ketua GNPF Bachtiar Nasir ini cenderung ada unsur politisasi.

“Apalagi kalau Pilkada DKI Jakarta sampai 2 putaran, bisa berlangsung panjang kasusnya,” pungkas Heru.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !