Sabtu, 4 Desember 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Pakar Hukum UI: Kasus Pencucian Uang GNPF Dipaksakan dan Ada Unsur Politisasi

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo
Bagikan:

Hidayatullah.com – Pakar Hukum dari Universitas Indonesia, Heru Susetyo menilai, kasus hukum yang menyasar GNPF MUI dengan tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkesan dipaksakan.

Ia menjelaskan, untuk mengatakan sebagai TPPU, harus ada predicate crime atau tindak pidana awalnya terlebih dahulu.

“Sekarang tidak jelas tindak pidananya apa,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (16/02/2017).

Baca: Kuasa Hukum Adnin: Tak Ada Kejahatan Yayasan, Salurkan Dana Infaq Kok Dituding Pencucian Uang

Mengenai tuduhan tentang UU Yayasan, Heru menilai, hal itu juga tidak tepat. Ia melihat, sumbangan ke GNPF tidak mengalir ke perorangan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk umat.

“Tidak ada penggelapan atau pencucian uang,” jelasnya.

Baca: Ketua Justice For All: Saya tak Paham Salah Saya Apa

Karenanya, pendiri Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) ini mengungkapkan, kasus yang menyeret Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas, dan Ketua GNPF Bachtiar Nasir ini cenderung ada unsur politisasi.

“Apalagi kalau Pilkada DKI Jakarta sampai 2 putaran, bisa berlangsung panjang kasusnya,” pungkas Heru.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Menag Berupaya Tidak Naikkan BPIH

Menag Berupaya Tidak Naikkan BPIH

CIA Diduga Dalangi Tragedi PKI

CIA Diduga Dalangi Tragedi PKI

INPAS akan Bangun Peradaban Islam Melalui Ilmu di Jawa Timur

INPAS akan Bangun Peradaban Islam Melalui Ilmu di Jawa Timur

Tak Hanya Dengan Pria, Dengan Tukang Sayurpun, Perlu Jaga Pandangan

Tak Hanya Dengan Pria, Dengan Tukang Sayurpun, Perlu Jaga Pandangan

Tohir Bawazir: Tak Ada Istilah Islam Fundamentalis Dalam Literatur Islam

Tohir Bawazir: Tak Ada Istilah Islam Fundamentalis Dalam Literatur Islam

Baca Juga

Berita Lainnya