Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Komnas HAM: Polri Harus Terbuka Jelaskan Agenda Sesungguhnya dari Pendataan Ulama

ISTimewa
Gambar Surat Telegram Kapolda Jatim tentang pendataan ulama yang viral di media sosial by IST
Bagikan:

Hidayatullah.com– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pendataan ulama yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) baru-baru ini.

Kabar pendataan itu mencuat ke publik setelah beredarnya surat telegram (ST) Polda Jatim bernomor ST/209/1/2007/RO SDM tertanggal 30 Januari 2017 terkait pendataan ulama.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, penerbitan ST itu menuai kritik publik.

Kapolri Diminta Hentikan Praktik Penistaan dan ‘Kriminalisasi’ Ulama oleh Siapapun

“Pemerintahan (Presiden-Wakil Presiden) Jokowi-Jusuf Kalla khususnya Kepolisian Negara (Polri) sebaiknya, pertama, menjelaskan ke publik secara terbuka agenda sesungguhnya dari kebijakan tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (08/02/2017).

Penjelasan secara terbuka itu, kata Maneger, agar modal sosial Polri tidak semakin defisit dan ketidakpercayaan publik atas Polri tidak semakin sempurna.

“Modal sosial dan trust (kepercayaan) publik tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi negara seperti sekarang ini,” ujarnya melalui siaran pers diterima hidayatullah.com.

Ribuan Santri, Ulama dan Habaib Datangi Kapolda Jawa Timur Tuntut Ahok Diadili

Menebar Syiar Ketakutan Publik?

Selain itu, menurut Komnas HAM, Polri juga sebaiknya menjelaskan ke publik bahwa pendataan tersebut tidak diskriminatif.

“Apakah pendataan tersebut hanya terhadap tokoh-tokoh agama tertentu? Bagaimana kalau hal yang sama terjadi juga terhadap Pastur [Katholik], Pendeta [Kristen], Bhiksu/Biksu [Budha], Pendeta [Hindu], Kongchu [Kong Hu Chu]? Bukankah ini menebar keresahan dan syiar ketakutan publik?” ungkap Maneger.

Kriminalisasi Ulama Salaf

Polri, imbuhnya, juga harus menjelaskan, apakah pendataan ulama tersebut merupakan kewenangan mereka atau bukan, serta bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Agama.

“Itu beberapa pertanyaan publik. Dan publik berhak mendapat penjelasan yang terang-benderang terkait informasi-informasi itu,” tandas Maneger.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Arifin Ilham Tak Hanya Dikenal Soal Zikir

Arifin Ilham Tak Hanya Dikenal Soal Zikir

Menag Akan Kirim Mubalig Indonesia ke Thailand Selatan

Menag Akan Kirim Mubalig Indonesia ke Thailand Selatan

Muktamar I, PULDAPII Berharap Iklan Rokok Dilarang

Muktamar I, PULDAPII Berharap Iklan Rokok Dilarang

Mustofa Sebut Autopsi Siyono Terhambat Akibat Penolakan Oknum Masyarakat

Mustofa Sebut Autopsi Siyono Terhambat Akibat Penolakan Oknum Masyarakat

DPP Hidayatullah Anjurkan Kaum Muslim Taubatan Nashuha

DPP Hidayatullah Anjurkan Kaum Muslim Taubatan Nashuha

Baca Juga

Berita Lainnya