Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemanggilan Habib Rizieq Dinilai Menunjukkan Negara Semakin Anti Kritik

"Andaikan kita menginjam semut, semutpun akan digiring polisi untuk melaporkan kita,” jelasnya Habib Rizieq Shihab
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pakar Hukum Dr. Kapitra Ampera menilai, respon pemerintah terhadap adanya kritikan dari Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dinilai semakin menunjukkan adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, Habib Rizieq hanya menyuarakan kegelisahan masyarakat dan protesnya sebagai warga negara atas pelanggaran hukum yang dilakukan atau dibiarkan oleh Pemerintah.

“Tapi aspirasi rakyat melalui Habib Rizieq ini kemudian dianggap perbuatan inkonstitusional yang menimbulkan perpecahan, dan berujung akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Habib Rizieq atas laporan oknum tertentu,” ujarnya di Jakarta, Ahad (22/01/2017).

Pasal Penjerat Habib Rizieq kasus ‘Palu Arit’ Dinilai Tak Memenuhi Unsur Pidana

Kapitra mengungkapkan, tujuan demokrasi di Indonesia telah gagal tercapai ketika pemerintah tidak lagi berjalan untuk rakyat.

“Ketika masyarakat menyuarakan kritikan atas kontrolnya terhadap pemerintahan yang mengabaikan undang-undang, justru dianggap memicu kegaduhan,” imbuhnya.

Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ini menambahkan, saat ini kebebasan berpendapat menjadi terkukung. Pemerintah berkoar akan demokrasi kebebasan berpendapat, melahirkan banyak perundang-undangan namun bersikap tidak objektif dalam penegakannya.

Padahal, kata dia, sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan semestinya harus berlandaskan asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.

Habib Rizieq: Kita Injak Semut, Semutpun Sekarang Digiring Polisi untuk Melaporkan

“Dan asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” paparnya.

Sehingga, Kapitra menegaskan, pemerintah yang baik tidak perlu takut dikritik, namun harus mampu mencari solusi atas kegelisahaan masyarakat sehingga tujuan dari negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi dapat tercapai.

“Ukuran kebenaran bukan terletak pada pendapat penyelenggara negaranya tapi haruslah berdasar pada konstitusi dan Perundang-undangan lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab akan dipanggil pihak kepolisian terkait kasus kritik terhadap adanya dugaan lambang palu arit dalam mata uang kertas Indonesia cetakan baru.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

MK Gelar Sidang dari Rabu Pagi sampai Kamis Subuh

MK Gelar Sidang dari Rabu Pagi sampai Kamis Subuh

Jika Rumah Harmonis, Pengedar Narkoba Pulang Kampung

Jika Rumah Harmonis, Pengedar Narkoba Pulang Kampung

104 Orang Meninggal di Papua, Pemakaman Massal Besok

104 Orang Meninggal di Papua, Pemakaman Massal Besok

Anggota DPR: Tak Seharusnya Menkes Pesimis dalam Sertifikasi Halal Produk Farmasi

Anggota DPR: Tak Seharusnya Menkes Pesimis dalam Sertifikasi Halal Produk Farmasi

Anggota DPR: Biar Efektif Cegah Covid, Penutupan Akses Masuk WNA Jangan Tunggu 1 Januari

Anggota DPR: Biar Efektif Cegah Covid, Penutupan Akses Masuk WNA Jangan Tunggu 1 Januari

Baca Juga

Berita Lainnya