Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Dinilai Langgar UU Keormasan, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Diberhentikan

bandung.pojoksatu.id
Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan (dua dari kiri) yang juga Ketua Dewan Pembina GMBI saat berseragam GMBI.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i, di Jakarta, Selasa (17/01/2017), menyatakan, Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Anton Charliyan harus dihukum bahkan diberhentikan.

Hal itu, jelasnya, berkaitan dengan kasus kekerasan terkait LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Kamis (12/01/2017) dengan Anton sebagai Ketua Dewan Pembinanya.

Romo Syafi’i, panggilannya, menjelaskan, Anton telah melanggar peraturan Undang-Undang Keormasan dan UU Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 13, tentang fungsi kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Komisi III DPR akan Panggil Kapolri Terkait Kasus GMBI

Bisa Jadi Penghalang

Ia menambahkan, dalam UU Keormasan, pimpinan kepolisian tidak boleh menjadi pembina sebuah ormas tanpa izin dari Kapolri.

“Dikarenakan jabatan tersebut bisa menjadi penghalang untuk bersikap profesional dan independen,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan.

Apalagi, tambahnya, Dewan Pembina merupakan jawaban tinggi. Sehingga jika GMBI melakukan aksi-aksi melawan hukum, sejatinya itu adalah tanggung jawab dari Dewan Pembina.

“Kalau Dewan Pembinanya Kapolda berarti ini jadi tanggung jawab Kapolda,” ungkapnya.

Terkait GMBI, Komnas HAM Minta Kapolda Jabar Hindari Langkah Bernuansa Adu Domba

“Kalau Kapolda mengatakan tidak tahu-menahu terkait kekerasan yang dilakukan anggota GMBI kepada santri dan laskar, itu adalah standar ganda,” sambung politisi Partai Gerindra ini.

Karenanya, Romo Syafi’i mengungkapkan, selain harus dihukum, Kapolda Jabar juga harus segera diberhentikan. Karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

BI Bantah Penggunaan Mata Uang China Yuan di Sulteng

BI Bantah Penggunaan Mata Uang China Yuan di Sulteng

Sekjen PBNU: Resolusi Jihad NU Wujud Pengamalan Pancasila

Sekjen PBNU: Resolusi Jihad NU Wujud Pengamalan Pancasila

Sodik Mudjahid: Tak Pernah Ada Titik Temu Antara Sunni dan Syi’ah

Sodik Mudjahid: Tak Pernah Ada Titik Temu Antara Sunni dan Syi’ah

PBNU Gelar Dialog Pemikiran Hukum Islam

PBNU Gelar Dialog Pemikiran Hukum Islam

Ganggu Stabilitas Bangsa, Prabowo Akan Tertibkan Syiah dan Ahmadiyah

Ganggu Stabilitas Bangsa, Prabowo Akan Tertibkan Syiah dan Ahmadiyah

Baca Juga

Berita Lainnya